QISHASH DAN DASAR HUKUMNYA

0

QISHASH DAN DASAR HUKUMNYA

 

  1. Pengertian qishash

Qishash dari segi bahasa artinya memotong atau mengikuti, dari segi istilah artinya hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan ,aupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

  1. Macam-macam qishash
  • Qishash jiwa adalah hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan
  • Qishash anggota badan yakni qishas bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota tubuh

Pelaksanaan hukum qishash di atas telah di atur dalam QS.AL-MAIDAH :45

  1. Syarat-syarat Qishash:

 

a)  Pembunuh sudah baligh dan berakal.

b) Pembunuh bukan orang tua dari orang yang di bunuh. Jika orang tua membunuh anaknya maka tidak di lakukan qishash dan apabila anak membunuh orang tuanya maka di lakukan qishash

c)   Termasuk jenis pembunuhan sengaja.

d) Orang yang di bunuh terpelihara darahnya artinya bukan orang jahat

e)  Orang yang di bnuh sama derajatnya, orang islam dengan orang islam,orang merdeka dengan orang merdeka,perempuan dengan perempuan, budak dengan budak dll

f)    Qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata,telinga dengan telinga dll

 

 

 

Iklan

A. Pembunuhan dan dasar hukum larangan memmbunuh

0
  1. A.  Pembunuhan dan dasar hukum larangan memmbunuh

Membunuh artinya perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dalam bentuk sengaja maupun tidak, dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Dasar hukum membunuh dalam QS, Al-isra: 33 yang artinya:

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar”

  1. B.   Macam-macam pembunuhan dan bentuk hukumannya
  2. Pembunuhan sengaja: adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya adalah QISASH dan apabila di maafkan oleh keluarga korban maka hukumannya berubah menjadi membayar diyat mugholadhoh. Hukuman tambahannya adalah terhalang warisan dan wasiat.
  3. Pembunuhan seperti sengaja: adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun dapat menghilangkan nyawa seseorang. Hukumannya adalah membayar diyat mugholadoh dengan di ansur selama selama tiga tahun setiap tahun sepertigannya dan kifarat.
  4. Pembunuhan tersalah: adalah pembunuhan yang di sebabkan karena salah dalam perbuatan,salah sasaran,tanpa maksud membunuh.

 

SUMBER HUKUM ISLAM YANG MUKHTALAF

0

Coba bayangkan: suatu ketika kalian ditanya orang tentang hukum kloning, transfusi darah, atau cangkok jantung? Apa jawaban kalian? Kalau kalian mencari jawabannya dalam Al-Qur’an atau hadis, sampai kapan pun kalian tidak akan menemukan hukumnya. Sebab, ini yang perlu kalian ketahui, peristiwa kloning, transfusi darah, dan sejenisnya belum ada pada masa Rasulullah. Lalu, apa solusinya? Apakah ini berarti kloning dan sejenisnya itu ti­dak ada hukumnya? Tentu saja tidak begitu. Ingat, sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur’an dan hadis saja. Setelah Al-Qur’an dan hadis, masih ada ra’yu sebagai sumber hukum. Penggunaan akal untuk menanggapi kasus-kasus baru itulah yang dinamakan ijtihad.

Mengapa ijtihad diperbolehkan dan dalam keadaan tertentu bah­kan diwajibkan? Keberadaan ijtihad dalam Islam merupakan salah satu metode untuk merespons persoalan-persoalan baru yang berkembang wiring perkembangan zaman. Bukankah dalam kehidupan kalian seka­rang ini banyak persoalan baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis? Jika tidak ada ijtihad, yang terjadi adalah kekosongan hukum. Ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Ijtihad telah dilakukan sejak masa Nabi. Beberapa kali, Nabi melaku­kan ijtihad. Namun, Nabi selalu mendapat bimbingan Allah. Bila hasil ijtihadnya salah, Allah segera meluruskannya. Bila hasil ijtihadnya benar, Allah menegaskannya kembali. Setelah Nabi wafat, ijtihad terns dikem­bangkan oleh pare sahabat dan kemudian tabi’in. Demikian seterusnya, ijtihad terus-menerus dikembangkan. Jika pada masa lalu ijtihad telah dilakukan, kebutuhan kita sekarang untuk berijtihad tentu saja semakin besar. Sebab, persoalan yang belum ada hukumnya yang kita hadapi juga semakin banyak.

Apa yang dimaksud ijtihad? Bagaimana sebenarnya kedudukan ijti­had dalam Islam? Siapa saja yang bisa dan berhak menjalani ijtihad? Persoalan apa saja yang dapat dijadikan obyek ijtihad? Untuk mengeta­huinya, kalian dapat mencermati berikut ini.

 

  1. 1.      Ijtihad

Secara etimologis, kata ijtihad berakar dari kata jahada, mengerah­kan segala daya untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan (istinba>t) hukum syar’i dari nas (sumber hukum) syara’ yaitu Al-Qur’an dan sunah Rasul. Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Dalam bahasa Arab, ijtihad adalah

بَذْلُ الْجَهْدِ فِى اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ مِمَّا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

 

Hukum ijtihad bisa berubah-ubah, tergantung ‘illah-nya. Perhatikan beberapa hukum ijtihad berikut.

  1. Fardu ain jika ada permasalahan hukum yang menimpa diri seorang mujtahid. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus menga­malkan hasil ijtihadnya. Hukum fardu ain juga berlaku bagi mujtahid yang ditanya tentang hukum sesuatu yang belum ada hukumnya. Jika mujtahid tidak segera men­jawabnya, dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hukum tersebut atau habis waktunya untuk mengetahui hu­kum kejadian tersebut.
  2. Fardu kifayah, yaitu ketika permasalahan yang diajukan kepada mujtahid tidak dikha­watirkan akan habis waktunya. Ijtihad juga mempunyai hukum fardu kifayah ketika ada beberapa orang yang sama-sama memenuhi syarat menjadi seorang mujtahid.
  3. Sunah, yaitu berijtihad terhadap permasala­han baru baik ditanya maupun tidak.
  4. Haram, yaitu berijtihad terhadap perma­salahan yang sudah ditetapkan secara qat’i, sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan dalil syara’
  5. 2.      Syarat  Menjadi  Mujtahid

Tidak semua orang bisa berijtihad, karena ijtihad merupakan perbu­atan yang sukar dan berat. Hasil ijtihad bisa jadi memengaruhi kehidupan umat secara keseluruhan. Dalam ijtihad ada tanggung jawab besar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Oleh karena itu, ijtihad mensyaratkan bekal keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman.

Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid.

  1. Memiliki pengetahuan yang luas tentang nas (Al-Qur’an dan hadis Nabi) yang berhubungan dengan masalah hukum.
  2. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh ijmak, supaya hasil ijtihad nya tidak bertentangan dengan ijmak.
  3. Mengetahui seluk-beluk qiyas dan dapat menerapkannya.
  4. Menguasai ilmu logika agar dapat menyimpulan hukum dengan benar dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
  5. Menguasai bahasa Arab secara mendalam, karena Al-Qur’an dan hadis tersusun dalam bahasa Arab.
  6. Memiliki pengetahuan mendalam tentang nasi tidak memakai nas yang hukumnya sudah dinaskh.
  7. Mengetahui latar belakang sejarah turunnya ayat (asbabun nuzu>l) dan latar belakang sejarah munculnya hadis (asbabul wuru>d) agar dapat menggali hukum dengan tepat.
  8. Mengetahui sejarah para perawi hadis agar dapat membedakanhadis yang sahih dari yang da’if.
  9. Mengetahui kaidah-kaidah istinbat hukum (ushul fikih), sehingga mampu mengolah dan menganalisis dalil-dalil hukum untuk meng­hasilkan hukum yang benar.

 

Jika semua persyaratan tersebut ada pada kalian, berarti kalian telah mencapai syarat minimal untuk berijtihad sendiri. Namun, jika kalian belum memiliki semua syarat tersebut, hendaklah menahan diri dari berij­tihad. Sebab hasil ijtihad kalian juga akan menyesatkan orang lain.

Namun demikian, bagi orang yang sudah memiliki semua syarat tersebut, ternyata di kemudian hari hasil ijtihadnya salah, hasilnya tetap dihargai satu pahala. Perhatikan hadis Nabi berikut.

 

عَنْ بْن عُمَرُو بْن الْعاصّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَا جْتَهَدَ ثٌمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَحِدٌ. (رواه البخارى ومسلم)

 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bin ‘Ash ia berkata, “Rasulullah SAW bers­abda: ‘Apabila hakim memutuskan perkara, kemudian ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya benar, ia memperoleh dua pahala, dan bila hakim me­mutuskan perkara lalu berijtihad dan hasilnya salah, sia memperoleh satu pahala.’”(H.R. Bukhari dan Muslim)

 

Hadis di atas mendorong orang yang mampu berijtihad untuk tidak takut-takut menggunakan kernampuannya berijtihad. Jika keputusannya salah, ada banyak yang dapat dipelajari dari kesalahan.

 

  1. 3.      Tingkatan Mujtahid

Dalam kajian hukum Islam, para ulama membagi mujtahid menjadi beberapa tingkat, yaitu:

  1. Mujtahid fi asy-syar’i, disebut juga mujtahid mustaqil. Yaitu, mujtahid yang membangun suatu mazhab hukum Islam (fikih) seper­ti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal.
  2. Mujtahid fi al-maz\hab, yaitu mujtahid yang tidak membentuk mazhab sendiri, tetapi mengikuti salah satu imam mazhab. Hasil ijtihad mujtahid fi al-maz\hab terkadang berbeda dengan hasil ijtihad imam mazhab yang diikutinya pada beberapa masalah. Ia berijtihad sendiri tentang masalah itu. Con­toh mujtahid fi al-mazha\b antara lain Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi dan al-Muzany dalam mazhab Syafi’i.
  3. Mujtahid fi al-masa>’il, yaitu mujtahid yang berijtihad hanya pada beberapa masalah dan bukan pada masalah-masalah yang umum, seperti al-Thahtawi dalam mazhab Hanafi, al-Gazali dalam mazhab Syafi’i, dan al-Khiraqy dalam mazhab Hambali.
  4. Mujathid muqayyad, yaitu mujtahid yang mengikat diri dengan pendapat ulama salaf dan mengikuti hasil ijtihad mereka. Akan tetapi saja mereka mengetahui dasar dan memahami dala>lah-nya. Inilah yang disebut dengan takhri>j. Mereka mempunyai kesanggupan untuk menentukan mana yang lebih utama dari pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan riwayat yang kuat dari yang lemah.

 

  1. 4.      Kedudukan dan Peranan ljtihad: Sumber atau Metode Hukum?          

Terdapat dua kelompok Mama dalam memandang kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Kelompok pertama menyatakan bahwa kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam. Kelompok ini berdalil de­ngan hadis Mu’az bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dalam hadis tersebut, terdapat pertanyaan Rasul tentang cara Mu’az menghukum sesuatu jika tidak dapat menemukan hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis Rasul. Mu’az menjawab bahwa ia akan berijtihad. Jawaban ini dibenarkan oleh Rasulullah.

Kelompok kedua berpendapat bahwa ijtihad bukan merupakan sum­ber hukum Islam, melainkan metode menetapkan hukum Islam. Dalil yang diajukan kelompok ini lama dengan kelompok pertama. Hanya saja kelompok ini memahami bahwa hadis Mu’az mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an dan hadis adalah sumber utama hukum Islam. Jika hukum tidak terdapat pada kedua sumber tersebut, barulah berijtihad dengan tetap merujuk kepada keduanya. Kelompok ini memandang bahwa mujtahidadalah pengungkap hukum (kasyif al-hukm) yang bersumber kepada nas Al-Qur’an dan hadis. Maka, hasil ijtihad bersifat rela­tif, bisa benar bisa salah. Hasil ijtihad tidak seperti hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan hadis yang bersifat mutlak.

Kelompok kedua adalah mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan Asy’ariyah, Hanafiyah, dan Syiah. Mereka berpendapat bahwa ijtihad tidak lain hanya berfungsi pengungkap hukum dari hukum yang tidak diungkap secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadis. Di samping itu, hasil ijtihad bersifat relatif, sehingga tidak mungkin menjadikan sesuatu yang relatif sebagai sumber hu­kum. Dengan demikian, pendapat kedua inilah yang lebih kuat.

Ijtihad berperan menetapkan hukum dari nas yang masih mengandung dugaan (zan). Contohnya, mernbasuh kepala dalam wudu, hukum bersentuhan kulit antara dua orang berwudu yang bukan mahrarn, masalah keberadaan wall dalam pernikahan, dan hukum membaca qunut dalam salat Subuh. Atau pada masalah yang hukumnya tidak ada dalam nas, seperti hukum KB, bayi tabung, operasi plastik, alat kontrasepsi, bedah mayat, menggu­gurkan kandungan, dan sebagainya. Semua itu adalah masalah yang belum tegas hukumnya. Pada masalah-masalah seperti ini­lah ijtihad diperlukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa obyek ijtihad itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang ada nasnya tapi masih zan dan sesuatu yang hukumnya tidak ada dalam nas.

 

Syarat Mujtahid

 

Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat:

Memiliki pengetahuan sebagai berikut:

  1. Pertama: Memiliki pengetahuan tentang Al Qur’an; Memiliki pengetahuan tentang Sunnah; Memiliki pengetahuan tentang masalah Ijma’ sebelumnya.
  2. Mmemiliki pengetahuan tentang ushul fikih.
  3. Menguasai ilmu bahasa.

Selain itu, al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang maqasid al-Syariah (tujuan syariat). Oleh karena itu seorang mujtahid dituntut untuk memahami maqasid al-Syariah. Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal: pertama, ia harus mampu memahami maqasid al-syariah secara sempurna, kedua ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas maqasid al-Syariah.[14]

 

  1. A.    Sumber-sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf

 

  1. 1.      ISTIHSAN

Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, istihsan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya.

Al-Imam Asy-Syafi’i dalam mazhabnya termasuk kalangan ulama yang tidak menerima istihsan dalam merujuk sumber-sumber syariah Islam. Sebaliknya, Al-Imam Abu Hanifah justru menggunakannya. samping madzhab Hanafi, termasuk sebagian madzhab Maliki danmadzhab Hambali.

 

  1. Pengertian Istihsan

Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara’.

Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman khalifah Umar bin Al-Khattab ra. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya, dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya.

Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.

 

  1. Khilaf Tentang Dasar Hukum Istihsan

Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Imam As-Syafi’i dan mazhabnya. Menurut mereka adalah menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu.

Imam Syafi’i berkata, “Siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang berhak menetapkan hukum syara’ hanyalah Allah SWT.” Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan beliau, dinyatakan, “Perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka’bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara’ untuk menentukan arah Ka’bah itu.”

Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian istihsan menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut pendapat Madzhab Syafi’i.

Menurut Madzhab Hanafi istihsan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi’i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Maka seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu asy-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwâfaqât menyatakan, “orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara’ dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara’ yang umum.”

 

Contoh Istihsan

Menurut madzhab Abu Hanifah, bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka dengan menggunakan istihsan, yang termasuk diwaqafkan adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Sebab kalau menurut qiyas (jali), hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena tidak boleh mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli.

Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu.

Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang.

Demikian pula halnya dengan waqaf. Yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari asalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa.

Kedua peristiwa ini ada persamaan ‘illat-nya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

 

Contoh Lain

Menurut Madzhab Hanafi, sisa minuman burung buas, seperti elang, burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan.

Padahal seharusnya kalau menurut qiyas (jali), sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya.

Sedangkan menurut qiyas khafi, burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang huas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab di antara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya.

Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

          

Istihsan artinya menganggap sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik un­tuk diikuti.

Menurut istilah syara’, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Wahhab Khallaf, istihsan ialah, “berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenar­kannya.

Dari definsi di atas, untuk membentuk istihsan dapat ditempuh me­lalui tiga cara.

  1. Beralih dari semua yang dituntut oleh qiyas jali kepada yang dikehen­daki oleh qiyas khafi. Dalam hal ini, mujtahid tidak menggunakan qiyas jali untuk rnenetapkan hukum, tetapi mengunakan qiyas khafi. Pengalihan ini dilakukan karena menurut perhitungan, cara inilah yang paling tepat. Contohnya, hukum air yang dijilat burung buas (seperti elang dan gagak). Nas syara’ tidak menyebutkan hukumnya. Bila memakai qiyas jali, air bekas jilatan burung buas hukumnya tidak bersih, karena diqiyaskan dengan daging binatang buas. Qiyas jali ini dilakukan karena persaman ‘illah, yaitu dagingnya sama-sama haram untuk dimakan dan air liurnya pun dianggap tidak suci. Dengan demikian, air jilatan burung buas di­anggap tidak suci. Jika mengggunakan qiyas khafi, hukum air bekas jilatan burung buas itu suci. Dalam hal ini, karena burung buas tidak diqi­yaskan kepada binatang buas, tapi diqiyaskan kepada burung biasa. Air yang diminum oleh burung biasa hukumnya suci, karena burung itu mi­nurn dengan paruhnya sehingga air tidak bersentuhan dengan air liur melekat di lidahnya. Keadaan seperti ini juga berlaku pada burung buas. Meskipun dagingnya haram dimakan, namun daging burung buas hanya menyatu dalam air liurnya yang tidak bersentuhan dengan air ke­tika minurn. Burung minum dengan paruhnya, sedangkan paruh itu suci. Oleh karena itu air yang dijilatnya juga suci. Cara seperti ini disebut de­ngan istihsan qiyas.
  2. Beralih dari nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Artinya bahwa nas yang bersifat umum dalam keadaan tertentu hukum­nya tidak dapat diterapkan karena adanya sebab tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini berlaku dalil yang khusus. Contohnya, penerapan sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut ketentuan umum, Al-Qur’an menghu­kuminya dengan potong tangan sesuai dengan Surah al-Ma’idah [5]: 38. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pencuri tangannya harus dipo­tong. Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa peceklik atau karena kelaparan, hukum potong tangan tersebut tidak berlaku sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Cara ini disebut istihsan Hass.
  3. Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan hukum penge­cualian karena adanya maslahat. Ini dapat ditempuh melalui tiga jalan.

1)      Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan ‘urf (adat ke­biasaan). Contohnya, ucapan yang berlaku pada sumpah. Misalnya kalian bersumpah tidak akan makan daging. Di kemudian hari kalian ternyata makan ikan. Dengan istihsan kalian tidak dinyatakan melang­gar sumpah, meskipun, ikan dalam Al-Qur’an termasuk daging. Alasannya, ‘urf (kebiasaan) yang berlaku dalam ucapan sehari-hari tidak memasukkan ikan dalam kategori daging.

2)      Meninggalkan dalil yang biasa digunakan dan beramal dengan cara lain karena ada faktor kemaslahatan. Contohnya, tanggung jawab mitra dari tukang yang memperbaiki barang, bila barang yang diperbaikinya itu rusak di tangannya. Ber­dasarkan qiyas, ia tidak wajib mengganti­nya karena kerusakan itu terjadi ketika ia membantu bekerja. Namun berdasarkan pendekatan istihsan, ia wajib mengganti­nya demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu memelihara dan menjamin harta orang lain.

3)      Meninggalkan dalil yang biasa dilaku­kan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kernudahan kepada umat. Umpamanya, adanya kelebihan atau kekurangan sedikit dalam menukar atau menimbang sesuatu dalam ukuran yang banyak. Dalam menakar apapun, sebenar­nya tidak dibenarkan adanya kekurangan atau kelebihan. Semunya harus pas. Na­mun, ketika sesuatu yang ditimbang ber­jumlah besar, ada kekurangan atau kelebi­han sedikit tentu dimaafkan. Kebolehan ini didasarkan pada pendekatan istihsan.

 

Para ulama yang mengunakan istihsan sebagai metode ijtihad ialah kebanyakan ulama Hanafiah. Dalil mereka atas kehujahan istihsan adalah bahwa mereka hanyalah berdalil dengan qiyas khafi yang menang atas qiyas jali, atau berhujah dengan maslahah mursalah (kepentingan umum), atau pengecualian hukum kulli. Menurut mereka, semua itu adalah istidlal (berdallil) yang dibenarkan

 

  1. 2.      Maslahah Mursalah

 

Maslahah mursalah terdiri atas dua kata, yaitu  مَصْلَحَةٌdanمُرْسَلَةٌ  Secara harfiah, maslahah artinya kebaikan, kemanfaatan, keuntungan, atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas dan terbebas, yaitu terlepas dan terbebas dari keterangan yang menun­jukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.

Menurut istilah syara’, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali dalam Kitab al-Musytasfa, maslahah mursalah adalah

 

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلاَبِاْلإِعْتِبَارِ نَضٌّ مُعَتِينٌ

 

Artinya: Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.

Jadi, maslahah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nas hukum­nya dalam Al-Qur’an ataupun hadis. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan keba­ikan (maslahah) dan menghindari keburukan (mafsadat). Sesuatu yang baik menurut akal sehat pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara’ secara umum. Dengan demikian, prinsip umum maslahah mursalah adalah menarik manfaat dan menghindari kerusakan bagi kehidupan. Maslahah mursalah sering disebut juga istislah.

Jumhur ulama sepakat bahwa maslahah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Maslahah mursalah tidak terlepas dari petunjuk syara’. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal tetapi bertentangan dengan prinsip nash, nash harus didahu­lukan. Ketika itu pula maslahah mursalah tidak dapat digunakan.

Imam Malik dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai salah satu metode ijtihadnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tidak memakainya se­bagai metode ijtihad.

 

Kelompok yang menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad tidak begitu saja menerimanya, kecuali maslahah itu memenuhi syarat yang cukup ketat. Syarat yang umum adalah ketika suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam nash yang sariih (jelas). Selain itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

  1. Maslahah itu bersifat riil (hakiki) dan umum, bukan maslahah yang bersifat perorangan atau bersifat zan. Ia juga harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa maslahah itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh. Maslahah ini juga harus se­jalan dengan tujuan syara’ dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil syara’ yang telah ada, seperti nas dan ijmak. Contohnya, yang berhak secara resmi menjatuhkan talak hanyalah hakim.
  2. Maslahah mursalah digunakan dalam keadaan mendesak. Jika maslahah tidak digunakan, umat akan berada dalam kesempitan dan kesulitan. Dengan dernikian maslahah mursalah harus digunakan demi menghindarkan umat dari kesulitan. Contohnya, mencetak mata uang, memungut pajak, dan membangun penjara untuk menahan orang-orang terkena kasus pidana.

 

Kehujahan Maslahah Mursalah

Sebagian besar ulama mengakui maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas, qiyas, dan ijmak hukumnya diserahkan kepada maslahah mursalah. Pembentukan hukum berdasarkan maslahah mursalah ini tidak akan terhenti. Ia akan terns menerus dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

  1. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya, se­dangkan hukumnya tidak ada dalam nas (Al-Qur’an dan hadis). Jika asas maslahah tidak digunakan, akan terjadi kekosongan hukum. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum.  
  2. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi’in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan per­timbangan maslahah mursalah. Umparnanya, Abu Bakar telah menghimpun lembaran berberaian yang di dalamnya          lain tanpa hal tertulis ayat-ayat Al-Qur’an dan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Umar menghukumi talak tiga dengan satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat          Demikian hal kepada orang yang baru masuk Islam. Umar menetapkan undang-undang pajak, pembukuan administrasi, memba­ngun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hokum pidana kepada pencuri di tahun paceklik. Usman telah menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditalak karena sang suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi para pengkhianat dari kalangan Syiah Rafidah.

 

  1. Istishab

Dilihat dari segi bahasa, kata istishab artinya “selalu menyertai”. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang dikernukakan oleh Imam as-Syaukani dalam kitabnya lrsyad al-Fukhbl, adalah

اِنَّ مَاثَبَتَ فِى الزَمَانِ الْمَاضِى فَالاَصْلُ بَقَاءُهُ فِى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ

 

Artinya: Apa yang pemah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya berlaku pada masa selanjutnya.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa kata kunci yang dipakai ialah masa lalu dan masa yang akan datang. Artinya, sesuatu yang diberlakukan pada masa kini adalah sama secara hukum dengan yang diberlakukan pada masa lalu. Contohnya, kalian mempunyai harta ini. yang sah. Hak milik kalian tersebut akan menjadi hak kalian selama-lamanya sampai ada keadaan yang mengubahnya, seperti untuk membeli kebutuhan atau menghadiahkannya kepada orang lain.

Dilihat dari sifatnya, keadaan hukum sesuatu itu tidak lepas dari dua keadaan, yaitu kosong hukum (nafi) dan tetap hukum (subuut). Ketika suatu keadaan kosong hukum berjalan, ia akan tetap kosong selarnanya sampai ada keadaan yang mengubahnya. Contohnya, pada masa lalu ti dak pernah ada hukum yang menyatakan bahwa puasa pada bulan Syawal wajib hukumnya, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya Tidak adanya hukum wajib berpuasa pada bulan Syawal itu berlaku sam­pai sekarang, karena dalil syara’ yang mewajibkannya memang tidak akan ada.

Ketika keadaan hukum sesuatu itu telah tetap, yaitu keadaan pernah ada hukum di dalamnya maka hukum yang sudah ­tetap pada sesuatu itu berlaku sampai masa kini dan yang akan datang sebe­lum ada keadaan (dalil) yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang me­miliki wudu pada salat Zuhur, kemudian datang waktu Asar, Wudu pada waktu salat Zuhur dapat diguna­kan untuk melakukar salat Asar sebelum adanya keadaan yang mengubahnya, seperti kentut yang keluar dari dubur.

 

  1. Pembagian Istishab

1)      Bara’ah asliyyah, yaitu bahwa pada dasarnya suatu hukum itu tidak ada sampai ada dalil yang mengubahnya (menyebutkan ketentuannya). Dalam hal ini berlaku kaidah  الاَصْلُ الْعَدَمُ(pada asalnya hukum sesuatu itu tidak ada). Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebe­lum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah.

2)      lstishab as-sifah, yaitu mengukuhkan berlakunya suatu sifat, dan sifat itu berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat itu mengalami perubahan yang mengakibatkan hukum berubah. Contohnya, sifat tang­gung jawab untuk melunasi utang bagi orang yang berutang kepada seseorang. Sesungguhnya beban untuk membayar utang itu akan tetap ada pada diri orang yang berutang sampai ia melunasinya atau orang yang diutangi menyatakan bebas (lunas) kepadanya.

3)      Istishab al-hukm, yaitu mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum boleh (mubah) atau larangan (haram). Hukum boleh pada sesuatu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bisa jugs hukum sesuatu itu haram sampai ada sesuatu yang membolehkannya. Maka Dalam hal ini berlaku kaidah berikut.

4)      اَلاَصْلُ فِ الإِبَا حَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

Artinya: Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah ini, sesuatu yang ada di islam ini boleh dimakan atau digunakan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya, makanan. Allah membolehkan kita memakan binatang yang ada di islam ini, kecuali binatang yang diharamkan oleh Allah.

5)      Istishab syara’ atau akal, yaitu keberadaan hukum pada sesuatu ditetapkan berdasarkan akal atau syara’. Contohnya, kewajiban mem­bayar utang akan tetap berlaku sebelum utang itu dilunasi.

 

  1. 4.          ‘Urf

 

Dilihat dari segi bahasa, kata ‘urf berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat. Menurut istilah syara’, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahra, ‘urf adalah

مَااعْتَدَاهُ النَّا سُ مِنْ مُعَامَلاَتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُوْرُهُمْ

Artinya: Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam per­gaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.

  1. a.      Macam-macam ‘Urf

Dilihat dari segi sumbernya, ‘urf dapat digolongkan menjadi dua macam.

1)      ‘Urf Qauly, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kata “lahm” dalam bahasa Arab artinya adalah daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan makan daging.” tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah

2)      ‘Urf My, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa perbuatan. Umpaman­ya, kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang bernilai. Transakasi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pem­beli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi juga tidak bisa dianggap pencurian.

       Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf juga dibagi menjadi dua macam.

1)      ‘Urf Umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, orang itu dianggap aneh dan ganjil. Contoh lain, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat.

2)      ‘Urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sem­barang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matriliniel) di Minangkabau atau melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Bagi masyara’at umum, penggunaan kata budak dianggap menghina, karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyara’at tertentu, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak.

 

 Dilihat dari baik dan buruknya, ‘urf digolongkan lagi menjadi dua macam.

1)      ‘Urf Saffih, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya, mem­beri hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) pada hari Raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi, dan se­bagainya.

2)      ‘Urf Fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Contohnya, ber­judi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun.

 

  1. Kedudukan `Urf  dalam  Penetapan Hukum

Para ulama menggunakan ‘urf untuk menetapkan hukum dengan syarat sebagai berikut.

1)      Adat atau ‘urf  itu mengandung maslahat dan dapat diterima akal sehat. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak kawin lagi untuk seterusnya, meskipun ia ma­sih muda. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu namum ini tidak bisa diterima oleh akal sehat.

2)      Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Contohnya, menga­dakan acara syukuran tujuh bulan dari kehamilan seorang ibu tidak­lah bertentangan dengan dalil syara’.

3)      Para ulama membagi taqlid menjadi beberapa jenis.

a)      Taqlid yang terpuji (al-mahmudah), yaitu taqlid yang dilakukan orang awam dalam masalah fikih kepada mujtahid. Hal ini dapat maklumi, sebab tidak sernua orang bisa berijtihad.

b)      Taqlid tercela (al-mazmumah). Taqlid ini hukumnya haram. Taqlid terbagi menjadi tiga.

c)      Taqlid kepada pendapat para orang tua dan pemimpin tar membahas sama sekali pendapat tersebut. Taqlid seperti  biasanya terjadi dalam persoalan akidah.

d)     Taqlid yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain padai–7 sebenarnya ia mampu untuk berijtihad sendiri.

a)      Taqlid kepada suatu pendapat yang diketahui pendapat itu be– tentangan dengan dalil yang sudah qati. Contohnya, mengk– pendapat dukun yang jelas bertentangan dengan hukum Allah,

Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Adat diterima karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Sedangkan semua ulama telah sepakat mengenai keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun itu tidak ada nasnya.

 

  1. 5.      Menutup Jalan Kemungkaran (Saddu ai-Zariah )           

Dilihat dari segi bahasa, kata  سَدُّالذِّرِيْعَةِterdiri atas dua kata, yaitu kata  الذَّرِيْعَةُyang artinya menutup dan kata   الذَّرِيْعَةُyang berarti jalan. Jadi, saddu al-dzari’ah, artinya menutup jalan. Akal akan berkata kalau jalan itu ditutup, semua arch yang menuju ke jalan itu tidak boleh dilalui.

Menurut istilah syara’, sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syaukani, saddu al-zarl”ah adalah “Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang di­larang”. Dari definisi tersebut, diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu al-dzari’ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Dengan demikian, metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan menuju pada perbuatan yang haram, hukumnya menjadi haram. Bukankah selain mewujudkan masla­hat, tujuan hukum Islam adalah mencegah mafsadat?

Di antara kasus hukum yang ditetapkan berdasarkan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim haram menerima hadiah dari pihak yang berperkara sebelum perkara itu diputuskan. Sebab pengharaman ini adalah kekhawatiran akan adanya ketidakadilan hakim dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Padahal, pada dasarnya menerima pemberian dari orang lain hukumnya boleh. Tapi kasus di atas mesti memakai pendekatan saddu al-zari>’ah, sehingga hukumnya menjadi haram.

Para ahli ushul fikih membagi saddu al-dzari’ah menjadi empat kategori.

  1. Z\ari’ah yang sudah pasti akan membawa kerusakan (mafsadat). Contohnya menggali sumur di jalan umum yang gelap.
  2. Dzari’ah yang jarang membawa mafsadat, seperti membuat pisau. Meski­pun ada kemungkinan digunakan untuk membunuh, tapi hal ini terma­suk jarang. Oleh karena itu, membuat pisau tidak dilarang alias boleh.
  3. Dzari’ah yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada mafsadat, seperti menjual anggur kepada orang atau perusahaan Yang memproduksi minuman keras. Menjual pisau kepada orang yang diduga kuat akan menggunakannya untuk membunuh. Dugaan yang pasti ini membawa konsekuensi keharaman.
  4. Dzari’ahyang sering kali membawa mafsadat, namun kekhawatiran itu tidak sampai kepada dugaan yang kuat. Ia hanya didasari oleh dugaan biasa. Contohnya, transaksi jual bell secara kredit. Transaksi seperti ini diduga akan membawa mafsadat terutama bagi para pem­beli (pengutang). Mengenai dzari’ah ini, para ahli ushul fikih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa perbuatan itu dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya, yaitu diperbolehkan.

 

Terlepas dari permasalahan dzari’ahyang dilarang dan dibolehkan, prinsip, adalah bahwa dzari’ahdigunakan untuk mernelihara tujuan syariat hukum, yaitu menarik kernaslahatan dan menolak kerusakan. Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkannya Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode sadduzdzari’ahberhubungan erat dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode ini dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dari kalangan Malikiyah.

 

  1. 6.      Mazhab Sahabat        

Setelah Nabi wafat, tampillah sahabat untuk memberikan fatwa kepada umat Islam. Sahabat adalah orang-orang yang bergaul dengan Rasul dan mengerti secara mendalarn isi Al-Qur’an. Mereka menghasilkan fatwa-fatwa untuk pelbagai macam peristiwa. Fatwa-fatwa para sahabat itu telah mendapat perhatian dari para tabi’in. Oleh karena itu, kedudukan fatwa sahabat dalam hukum Islam sangat tinggi. Menurut beberapa ulama, fatwa sahabat termasuk di antara sumber pembentukan hukum yang hampir bisa disamakan dengan nas. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memperhatikan fatwa sahabat sebelum menggunakan qiyas. Kumpulan fatwa sahabat inilah yang disebut mazhab sahabat. Contohnya, para sahabat telah sepakat bahwa bagian waris untuk nenek adalah seperenam. Kesepakatan ini harus kita ikuti dan sampai sekarang kesepakatan itu tidak diperselisihkan. Yang menjadi perselisihan ialah ucapan sahabat yang belum ada kata sepakat dari sahabat lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dapat dijadikan hujah. Begitu juga pendapat Imam Syafi’i. Ia memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan. Sebab, pendapat mereka itu sifatnya ijtihad perorangan dari orang-orang yang tidak ma’’su>m (terbebas dari dosa dan kesalahan). Hal ini di­lakukan sebagaimana sahabat boleh menentang pendapat sahabat yang lain. Mujtahid yang datang sesudah generasi sahabat juga bisa menentang pendapat sahabat.

 

  1. 7.      Syar’u man qablana

Syar’u man qablana atau syariat umat sebelum kita adalah syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Baik sya­riat para rasul sebelum Nabi Muhammad maupun syariat Nabi Muhammad sendiri disebut dengan syariat samawiyah, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah untuk manusia perhatikan  !!!

Terjemahan: Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belch di dalamnya. Sangat berat bagi orang­orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. asy-Syura- [42]: 13)

 

Kedudukan Syariat Umat sebelum Kita

Syariat umat sebelum kita menjadi syariat kita juga. Ini terjadi jika Al-Qur’an dan sunah menegaskan bahwa syariat tersebut diwajibkan baik untuk mereka (orang yang sebelum kita) maupun untuk kita. Contohnya, puasa dan kisas. Namun, seandainya Al-Qur’an dan sunah Nabi menegaskan bahwasyariat orang sebelum kita itu telah di-naskh (dihapus), tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk mengikutinya, karena ia bukanlah syariat kita. Umpamanya, syariat Nabi Musa bahwa orang yang berdosa tidak dapat menebus dosanya, kecuali ia harus membunuh dirinya sendiri. Pakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan, kecuali dengan memotong bagian yang terkena najis. Syariat ini tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Contoh lain, Allah menghararnkan bagi orang Yahudisetiap binatang yang berkuku, seperti sapi dan dom­ba. Syariat ini tidak berlaku bagi umat Muhammad. Sapi dan domba termasuk binatang yang dagingnya halal kita makan.

Menurut Abu Zahra, setidaknya ada tiga keten­tuan yang harus diperhatikan dalam melihat syariat orang sebelum kita.

  1. Syariat orang sebelum kita itu harus diceritakan dengan bersandarkan kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam.
  2. Apabila syariat umat sebelum kita telah di­nasakh, ia tidak boleh lagi diamalkan. Artinya, syariat itu memang khusus untuk mereka.
  3. Disyariatkannya hukum itu berlaku untuk mere­ka (umat sebelum kita) dan juga untuk kita jika didasari oleh nas Islam, bukan cerita orang­-orang terdahulu. Misalnya, kewajiban berpuasa. Kewajiban puasa yang merupakan syariat umat sebelum kita tersebut ditegaskan kembali dalam Al-Qur’an.

 

  1. 8.      Dalalatul Iqtiran
    1. Pengertian Dalalatul Iqtiran

Dalalatul Iqtiran Secara bahasa berarti dalil yang bersama-sama (berbarengan), secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Imam Malik menyamakan hukum karena bergandengan dengan yang lain, contoh   tidak mewajibkan zakat pada kuda karena ada ayat “dan kuda dan bighal dan keledai”

Contoh Dalatul Iqtiran  : Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 196  “Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”

  1. Kedudukan Dalalatul Iqtiran sebagai sumber hukum.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dalalatul iqtiran sebagai sumberhukum.

  1. Sejumlah  ulama berpendapat bahwa dalalatul iqtiran tidak dapat dijadikan hujjah dengan alasan “Sesungguhnya bersama-sama dalam suatu himpunan tidak mesti bersamaan dalam hukum”
  2. Sebagian ulama yang lain dari golongan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyah mengatakan bahwa Dalalatul Iqtiran dapat dijadikan hujjah dengan alasan : Sesungguhnya µathaf itu menghendaki musyarakat

 

 

hukum mawaris

0

I

slam menganjurkan, supaya pemeluk-pemeluknya mempelajari segala macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Dari sekian banyak ilmu, yang tidak kurang pentingnya untuk dipelajari adalah ilmu faraidh (pembagian harta warisan). Rasulullah bersabda :

 

تَعَلَّمُوْاالْفَرَائِضَ وَعَلِمُوْهَا النَّاسَ فَإِنِّى امْرُؤٌمَقْبُوْضٌ وَاِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُالْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِى بَيْنَهُمَا ( رواه الحاكم )

“Pelajarilah ilmu faraidh (pembagian harta warisan) dan ajarkan kepada manusia. Sesungguhnya aku seorang manusia yang bakal dicabutnya waktu dan ilmu itupun akan turut tercabut pula.Bakal lahirlah nanti fitnah-fitnah, sehingga terjadilah perselisihan antara dua orang mengenai warisan, maka tidak didapatinya orang yang akan memberikan putusan (mengenai perselisihan yang terjadi) di antara keduanya” (H.R. Hakim ) 

 

 

 

Musyawarah pembagian warisan

Adapun tujuan utama mempelajari faraidh adalah, agar kita dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang pembagian warisan yang berhak, sehingga tidak sampai terjadi seseorang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Sebab, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.

 

Sebelum harta peninggalan itu dibagi-bagikan, statusnya masih tetap menjadi hak milik bersama dari ahli waris. Kadang-kadang di antara ahli waris itu, terdapat anak-anak yatim. Jadi dengan adanya pembagian harta warisan menurut ketentuan Agama Islam, selamatlah orang dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yaitu mengambil dan memakan hak dan milik orang lain dan anak-anak yatim dengan jalan yang tidak halal.

Di samping itu, kita tentu telah mendengar ataupun melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa perselisihan sering terjadi di antara orang bersaudara, disebabkan pembagian harta warisan. Bahkan perselisihan tersebut, ada yang membawa kepada permusuhan bahkan pembunuhan. Perselisihan dan permusuhan bahkan dapat diatasi, apabila ada pengetahuan mengenai pembagian harta warisanitu dan adanya kesadaran untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam.

Pembicaraan dalam kitab faraidh berkenaan dengan orang yang mewarisi atau tidak. Kemudian jika orang itu mewarisi, apakah selamanya mewarisi atau ia mewarisi bersama ahli waris lain. Jika ia mewarisi sendiri atau bersama ahli waris lain berapa besarnya harta yang diterima.

Metode yang akan dikemukakan di sini adalah dengan menyebutkan kedudukan tiap-tiap kelompok ahli waris dikala sendiri ataupun dikala berhimpun dengan kelompok  lain. Sebagai contoh adalah tinjauan tentang anak jika ia sendirian, berapakah bagian warisannya? Kemudian jika ditinjau kedudukannya jika bersama kelompok pewaris lain.

 

 

 

  

 

 

  1. A.      KETENTUAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM

 

  1. 1.                            Ilmu Mawaris

 

  1. a.    Pengertian Ilmu Mawaris

 

Dari segi bahasa, kata mawaris (موارث) merupakan bentuk jamak dari kata مِيْرَاثٌ  artinya harta yang diwariskan. Secara istilah, berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraidh  (فَرَائِضِ). Kata faraidh dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari             فَرِيْضَةٌ  yang berarti ketentuan, bagian atau ukuran.

 

Dengan demikian, ilmu ini dinamakan ilmu mawaris karena mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut hukum Islam. Disebut ilmu faraidh karena membahas ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan terhadap masing-masing ahli waris. Sebagaimana definisi faraidh di bawah ini :

وَاَمَّافِى الشَّرْعِ فَالْفَرْضُ نَسِيْبٌ مُقَدَّرٌشَرْعًالِمُسْتَحِقِّهِ

“Adapun ilmu faraidh menurut syara’ adalah bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ bagi yang berhak ( ahli waris ).

 

Orang yang meninggal dunia (yang mewariskan) disebut Al Muwaris (اَلمُوَرِّثْ) bentuk jamaknya اَلمُوَرِّثُوْنَ  sedangkan ahli warisnya (yang mewarisi) disebut Al Waris  اَلوَارِثْ ) (  bentuk jamaknya  اَلْوَارِثُوْنَdan harta peninggalan atau harta  pusakanya disebut Al Mirats اَلْمِيْرَاثْ  atau al irst الآِرْثٌ .

 

Ada beberapa Istilah dalam Fiqh Mawaris yang berkaitan dengan ilmu faraidh antara lain :

  1. Waris, adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak menerima warisan, dalam fiqih ahli waris semacam ini disebut dzawil  arham.  Waris bisa timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena akibat memerdekakan hamba.
  2. Muwaris, artinya orang yang mewarisi harta peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim.  Seperti orang yang hilang (al mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia telah dinyatakan meninggal dunia.
  3.  Al Irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tajhiz al janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
  4. Warasah,yaitu harta warisan  yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
  5.  Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

 

 

  1. b.      Hukum Membagi Harta Warisan

 

Sebagai orang Islam kita harus menjalankan syari’at Islam yang diterangkan dalam Al-Qur’an dan as-Sunah. Apa yang diperintahkan harus dijalankan, sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan. Demikian halnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi yang berhak menerima, harus dijalankan agar tidak terjadi perselisihan. Karena orang yang tidak menjalankan perintah Allah SWT ( membagi harta warisan) akan dimasukkan kedalam neraka. Allah SWT. berfirman :

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ﴿٤﴾

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

(Q.S. An-Nisa’/4 : 14)

 

Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita membagi harta warisan sesuai dengan sabdanya :

أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رواه مسلم و ابو داوود)

 “Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah ( Al Qur’an)”. (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

 

  1. c.       Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

 

Ingatlah :

Hukumnya fardhu kifayah

 

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah wajib kifayah. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani  kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh sebagaimana mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an :

 

تَعَلَّمُوْا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوْا الْفَرَئِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنِّى امْرُوءٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعٌ وَيُوْشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ اَحَدًا يُخْبِرْهُمَا (اخرده احمد والنسائ والدرقطتى)

Pelajarilah oleh kalian al Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka” (Riwayat Ahmad, Al Nasai, dan Al Daruqutni)”.

 

Oleh karena itu, dilihat dari satu sisi, mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris dapat berubah statusnya menjadi wajib ‘ain, terutama bagi orang-orang yang  dipandang sebagai pimpinan, terutama pemimpin keagamaan.

 

Mempelajari ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Kita umat Islam wajib mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam pembagian harta warisan.

Nabi bersabda :

 

 

أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رواه مسلم و ابو داوود)

 “Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah ( Al Qur’an)”.

 

Karena pentingnya ilmu faraidh dalam masyarakat sehingga Nabi menyebutnya dengan separuh ilmu, sebagaimana sabda beliau :

تَعَلَّمُوا الْفَرَيِضَ وَعَلَّمُوْهَا فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ اَوَّلُ شَيِئٍ  يُرْفَعُ مِنْ اُمَّتِى (رواه ابن ماجة والدرقطنى)

 “Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) faraidh adalah separoh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari ummatku (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

 

Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus dilaksanakan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan harus dibayar adalah :

1)      Zakat; apabila telah sampai saatnyauntuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu terlebih dahulu.

2)      Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan pengurusan jenazah, seperti halnya untuk membeli kain kafan, upah penggali kuburan dan lain sebagainya.

3)      Hutang; jika mayat itu meninggalkan hutang, maka hutangnya mesti dibayar terlebih dahulu.

4)      Wasiat; jika mayat meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagaian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat inipun harus dilaksanakan.

 

Apabila keempat macam hak tersebut di atas ( zakat, biaya penguburan, hutang dan wasiat ), sudah diselesaikan semua, maka harta warisan yang selebihnya dapat dibagi-bagikan kepada ahli yang berhak menerimanya.

  

  1. d.      Tujuan Ilmu Mawaris

 

Tujuan ilmu mawaris yaitu agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan, supaya dapat memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, agar terhindar dari pembagian yang salah (menurut kepentingan pribadi) bagi umat Islam, segala persoalan hidup manusia baik yang berhubungan dengan Allah حَبْلٌ مِنَ اللهِ dan yang terkait dengan manusia lainnyaحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ  adalah diatur di dalam syariat Islam.

Di samping hal-hal tersebut di atas, tujuan ilmu mawaris adalah untuk menyelamatkan harta benda si mayit agar terhindar dari pengambilan harta orang-orang yang berhak menerimanya dan jangan ada orang-orang makan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Inilah yang dimaksud Allah dengan Firman-NYA :

 

 

 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. ( Q.S. al-Baqarah /2 : 188 )

 

  1. e.       Sumber Hukum Ilmu Mawaris

 

Sumber hukum ilmu mawaris adalah Al Qur’an dan Al Hadits. Adapun sumber hukum yang terdapat dalam Al Qur’an diantaranya Surat An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

ÉA%y`Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB x8ts? Èb#t$Î!ºuqø9$# tbqç/tø%F{$#ur Ïä!$|¡ÏiY=Ï9ur Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB x8ts? Èb#t$Î!ºuqø9$# šcqç/tø%F{$#ur $£JÏB ¨@s% çm÷ZÏB ÷rr& uŽèYx. 4 $Y7ŠÅÁtR $ZÊrãøÿ¨B ( النّساء:۷)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An Nisa : 7)

 

Di samping ayat di atas, juga termuat dalam Surat An-Nisa’ : 11 dan 12 :

 

ÞOä3ŠÏ¹qムª!$# þ’Îû öNà2ω»s9÷rr& ( ̍x.©%#Ï9 ã@÷VÏB Åeáym Èû÷üu‹sVRW{$# 4 bÎ*sù £`ä. [ä!$|¡ÎS s-öqsù Èû÷ütGt^øO$# £`ßgn=sù $sVè=èO $tB x8ts? ( bÎ)ur ôMtR%x. Zoy‰Ïmºur $ygn=sù ß#óÁÏiZ9$# 4 Ïm÷ƒuqt/L{ur Èe@ä3Ï9 7‰Ïnºur $yJåk÷]ÏiB â¨ß‰¡9$# $£JÏB x8ts? bÎ) tb%x. ¼çms9 Ó$s!ur 4 bÎ*sù óO©9 `ä3tƒ ¼ã&©! Ó$s!ur ÿ¼çmrO͑urur çn#uqt/r& ÏmÏiBT|sù ß]è=›W9$# 4 bÎ*sù tb%x. ÿ¼ã&s! ×ouq÷zÎ) ÏmÏiBT|sù â¨ß‰¡9$# 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur ÓÅ»qム!$pkÍ5 ÷rr& AûøïyŠ 3 öNä.ät!$t/#uä öNä.ät!$oYö/r&ur Ÿw tbrâ‘ô‰s? öNßg•ƒr& Ü>tø%r& ö/ä3s9 $YèøÿtR 4 ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $¸JŠÎ=tã $VJŠÅ3ym ÇÊÊÈ * öNà6s9ur ß#óÁÏR $tB x8ts? öNà6ã_ºurø—r& bÎ) óO©9 `ä3tƒ £`ßg©9 Ó$s!ur 4 bÎ*sù tb$Ÿ2  Æßgs9 Ó$s!ur ãNà6n=sù ßìç/”9$# $£JÏB z`ò2ts? 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur šúüϹqム!$ygÎ/ ÷rr& &úøïyŠ 4  Æßgs9ur ßìç/”9$# $£JÏB óOçFø.ts? bÎ) öN©9 `à6tƒ öNä3©9 Ӊs9ur 4 bÎ*sù tb$Ÿ2 öNà6s9 Ó$s!ur £`ßgn=sù ß`ßJ›V9$# $£JÏB Läêò2ts? 4 .`ÏiB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur šcqß¹qè? !$ygÎ/ ÷rr& &ûøïyŠ 3 bÎ)ur šc%x. ×@ã_u‘ ß^u‘qム»’s#»n=Ÿ2 Írr& ×or&tøB$# ÿ¼ã&s!ur îˆr& ÷rr& ×M÷zé& Èe@ä3Î=sù 7‰Ïnºur $yJßg÷YÏiB â¨ß‰¡9$# 4 bÎ*sù (#þqçR%Ÿ2 uŽsYò2r& `ÏB y7Ï9ºsŒ ôMßgsù âä!%Ÿ2uŽà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur 4Ó|»qム!$pkÍ5 ÷rr& AûøïyŠ uŽöxî 9h‘!$ŸÒãB 4 Zp§‹Ï¹ur z`ÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒOŠÎ=ym ( النّساء:۱۱-۱۲)

 

 

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. ( Q.S.An-Nisa’/4 : 11-12 )

 

Sabda Nabi Muhammad SAW :

قَدْ اَنْزَلَ اللهُ فِى إِخْوَانِكَ وَبَيْنَ وَجَعَلَ  لَهُنَّ الثُّلُثَانِ

“Allah swt telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan Allah swt telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian 2/3 dari hartamu.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ (رواه النساء)

Seseorang yang membunuh tidak mendapat bagian warisan (dari harta terbunuh)”.

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجماعة)

“Orang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak berhak medapat warisan harta orang muslim”. (HR. Jamaah)

 

  1. f.       Kedudukan Ilmu Mawaris

 

Kedudukan ilmu mawaris itu dimana-mana sudah hamper hilang, orang-orang yang mempunyai ilmu ilmu ini hampir sudah tidak ada dan pembagian harta waris yang diatur menurut syari’at Islam itu sudah tidak banyak dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Kalau ada orang yang mati meninggalkan harta pusaka, tidak segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga akhirnya harta itu habis tidak dibagi.

 

Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu sudah mensinyalir keadaan yang demikian, sehingga beliau sangat menekankan kaum muslimin untuk mempelajari ilmu faraidh, karena ilmu ini lama-lama akan lenyap, yakni orang-orang menjadi malas untuk melaksanakan pembagian harta pusaka menurut semestinya, yang diatur oleh hokum Islam.

Nabi Muhammad SAW menganggap pentingnya ilmu faraidh ini dan mengkhawatirkan kalau ilmu faraidh ini akan terlupakan.  Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

 

عَنْ اَبِى هُرَيِرَةَ رَضِيَ الله ُعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَايِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَيُنْسَىوَهُوَ اَوَّلُ سَيْئٍ يُرْفَعُ مِنْ اُمَّتِى (رواه ابن ماجة والدرقطنى)

 

“Dari Abi Hurairah R.A bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda  belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) faraidh adalah separoh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari ummatku (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

 

  1. 2.    Sebab-sebab dan Halangan Waris Mewarisi

 

  1. a.   Sebab-sebab Mewarisi

 

Menurut Islam, sebab-sebab mewarisi itu ada empat macam sebagai berikut.

1)      Sebab nasab (hubungan keluarga).

Hubungan keluarga di sini yang disebut dengan nasab hakiki, artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit (ushul), garis keturunan (furu’), maupun hubungan kekerabatan garis menyamping (hawasyi), baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapak, dan sebaliknya, seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya, dll. Sebagaimana firman Allah SWT.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (QS. An Nisa : 7)

 

2)      Sebab pernikahan yang sah.

Pernikahan yang sah yakni hubungan suami istri yang diikat oleh adanya akad nikah. Dari sebab inilah lahirlah istilah-istilah dalam ilmu faraidh, seperti : Dzawil furudh, Ashobah, Furudz Al Muqadzarah. Firman Allah  :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجِكُمْ ( النّساء:۱۲)

Dan bagimu ( suami-suami ) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu” (QS. An Nisa : 12)

 

 

3)      Sebab wala’ (الولاء) atau sebab jalan memerdekakan budak.

Tuan yang memerdekakan hamba sahayanya apabila hamba sahaya yang dimerdekakan itu mati, maka tuan itu berhak menerima harta pusaka atau warisan peninggalan hamba sahaya itu. Rasulullah SAW bersabda :

 اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ (متفق عليه)

“Sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi orang yang memerdekakan (H.R. Bukhari Muslim)

 

4)      Sebab kesamaan agama (اتحاد الدين).

Kesamaan agama yaitu apabila ada orang Islam yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris (baik sebab nasab, nikah maupun wala’) maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

اَناَ وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ (رواه احمد وابو داوود)

Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris”  (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

 

Rasulullah SAW. terang tidak menerima harta pusaka untuk diri beliau sendiri, hanya beliau menerima warisan seperti itu untuk dipergunakan semata-mata untuk kemaslakatan umat Islam.

 

  1. b.      Halangan Waris Mewarisi

 

Yang dimaksud terhalang di sini adalah Ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang semestinya mendapatkan harta warisan tetapi terhalang karena adanya sebab-sebab tertentu. Orang tersebut disebut orang yang terhalang (Mamnu’ul Irtsy) atau disebutterhalang karena adanya sifat tertentu (Mahjub bil Washfi).

Ahli warismenjadi gugur haknya untuk mendapatkan harta warisan disebabkan karena  sebagai berikut :

 

1)      Pembunuh (القتل).

Orang yang membunuh kerabat keluarganya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Sabda Nabi Muhammad SAW :

لَيْسَ لِلْقَا تِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٌ (رواه النسائ(

Tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun seorang yang membunuh”.

 

Mengenai masalah ini, ada perbedaan pendapat :

a)      Segolongan kecil berpendapat, bahwa si pembunuh tetap mendapatkan warisn selaku, selaku ahli wais.

b)      Kemudian golongan lain memisahkan sifat pembunuhan itu, yaitu pembunuhan yang disengaja dan yang tersalah. Siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dia tidak mendapat warisan sama sekali. Siapa yang melakukan pembunuhan tersalah, dia tetap mendpat warisan. Pendapat ini dianut oleh Malik bin Anas dan pengikut-pengikutnya.

 

 

Yang menjadi pangkal pokok perbedaan pendapat mengenai hal ini ialah, disebabkan suatu pertimbangan tentang kepentingan umum. Menurut kepentingan umum, sudah sepantasnya si pembunuh itu tidak mendapatkan warisan, supaya jangan sampai terjadi pembunuhan-pembunuhan, karena mengharapkan harta warisan. Demikian penemikian pendapat sebagaian besar ulama. 

 

2)      Budak (العبد)

Seorang yang menjadi budak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari tuannya, dan juga tuannya tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari budaknya. Sebagaimana firman Allah SWT :

z>uŽŸÑ ª!$# ¸xsVtB #Y‰ö6tã %Z.qè=ôJ¨B žw â‘ωø)tƒ 4’n?tã  شَيْئٍ (النحل :۷۵)

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”.  (QS. An-Nahl: 75)

3)      Orang murtad.

Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya.

4)      Perbedaan Agama (الاختلاف الدين)

Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya sebagaimana Sabda Rasulullah:

 

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِم (متفق عليه)

“Orang Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orangkafir, dan orang kafir tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Orang Islam (HR. Bukhari Muslim)

 

Ada beberapa ahli waris yang tidak bisa terhalangi haknya meskipun semua ahli waris itu ada. Mereka itu adalah anak laki-laki (ابن) anak perempuan (بنت) bapak (اب) ibu (ام) suami (زوج) dan isteri (زوجة )

 

  1. 3.    Permasalahan Ahli Waris

 

  1. a.   Klasifikasi Ahli Waris

 

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris tersebut adalah baik laki-laki mapun perempuan, baik yang mendapatkan bagian tertentu (Dzawil Furudh), maupun yang mendapatkan sisa (Ashabah), dan yang terhalang (Mahjub) maupun yang tidak. Ditinjau dari sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1)      Ahli waris Sababiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri.

2)      Ahli waris Nasabiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau  pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

a)        Ushulul Mayyit, yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas).

b)        Al Furu’ul Mayyit, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah).

c)        Al Hawasyis, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis keturunan ke samping) Dari segi jenis kelamin, ahli waris, dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

 

Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

  1. Suami (زوج)
  2. anak laki-laki (ابْن)
  3. cucu laki-laki (اِبْنُ الاِبْنِ)

 

 Ingatlah : Jumlah ahli waris laki-laki ada 15 dan jika semua ada  Cuma ada tiga  yang mendapat : yaitu suami, anak laki-laki dan bapak.

bapak (أَبٌ)

  1. kakek dari bapak ( أبُوْ الاَبِ) sampai ke atas   (جَدُّ الْجَدِّ جَدُّ الاَبِ)
  2. saudara laki-laki kandung أَخُ الأَبْوَيْنَ)
  3. saudara laki-laki seayah (أَخُ الأَبِ)
  4. saudara laki-laki seibu (أَخُ الأُمِّ)
  5. anak laki-laki saudara laki-laki sekandung  (إِبْنُ الأَخِ لِلأَبَوَيْنِ)
  6. anak laki-laki saudara laki-laki seayah    (اِبْنُ الأَخِ لِلأِبِ)
  7. paman sekandung dengan bapak (عَمُّ لِلأَبَوَيْنِ)
  8. paman seayah dengan bapak (عَمُّ لِلأَبِ)
  9. anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (إِبْنًُ الَْعَمِّ لِلأَبَوَيْنِ)
  10. anak laki-laki paman seayah dengan bapak(إِبْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ)
  11. orang yang memerdekakan(الْمُعْتِقْ)

 

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang مَحْجُوْب

 

Adapun ahli waris perempuan yaitu :

  1. Istri ( زوجة)
  2. Anak perempuan ( بنت)
  3. Cucu perempuan dari anak laki-laki ( بنت الإبن)
  4. Ibu (الام )
  5. Nenek dari ibu  (جدة / أم الام)
  6. Nenek dari bapak (أم الاب)
  7. Seudara perempuan kandung (أخت الابوبين)
  8. Saudara perempuan seayah  (أخت الأب)
  9. Saudara perempuan seibu  (أخت للأم)
  10. Orang perempuan yang memerdekakanمُعْتِقَة 

 

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah : istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

 

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak ( laki-laki dan perempuan ).

 

  1. b.            Furudhul Muqadzara

 

Ketahuilah : Furudhul Muqaddarah terdiri dari :

Furudzul Muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur’an bagi ahli waris tertentu juga. Bagian tertentu tersebut menurut Al-Qur’an adalah:

1)      Bagian ½ (اَنِّصْفَ)

2)      Bagian ¼ (اَلرُّبْعُ)

3)      Bagian 1/8 (اَلثُّمْنُ)

4)      Bagian 1/3 (اَلثُّلُثُ )

5)      Bagian 2/3 (اَلثُّلُثَانِ)

6)      Bagian 1/6 (اَسُّدُسُ )

 

  1. c.             Dzawil Furudz

Dzawil Furudh adalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas, disebut juga Ashabul Furudh.

Adapun bagian-bagian tertentu tersebut menurut Al-Qur’an  adalah :

1)      Ahli waris yang mendapat bagian ½, ada lima ahli waris sebagai berikut :

a)      Anak perempuan (tunggal), dan jika tidak ada anak laki-laki.

Berdasarkan firman Allah :

bÎ)ur ôMtR%x. Zoy‰Ïmºur $ygn=sù ß#óÁÏiZ9$#  ( النّساء:۱۱)

“jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 1/2 harta” (QS. An Nisa/4 : 11)

 

b)    Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada :

  • anak laki-laki;
  • cucu laki-laki dari anak laki-laki;

c)    Saudara perempuan kandung tunggal, jika tidak ada :

  • Anak laki-laki atau anak perempuan;
  • Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki;
  • Bapak;
  • Kakek ( bapak dari bapak );
  • Saudara laki-laki sekandung.

Firman Allah SWT :

 

”Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. (Q.S. An-Nisa’/4 :176 )

 

d)   Saudara perempuan seayah tunggal, dan jika tidak ada :

  • Anak laki-laki atau anak perempuan;
  • Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki;
  • Bapak;
  • Kakek ( bapak dari bapak );
  • Saudara perempuan sekandung.
  • saudara laki-laki sebapak.

 

 

 

 “Dan bagi orang yang meninggalkan saudara perempuan maka ia mendapat bagian 1/2 dari harta warisan”. (QS. An Nisa/4: 175) .

 

e)      Suami,  jika tidak ada :

  • anak laki-laki atau perempuan
  • cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

   

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak”(Q.S. An-Nisa’/4 :12 )

 

2)      Ahli waris yang mendapat bagian 1/4

a)      Suami, jika ada :

  • anak laki-laki atau perempuan
  • cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَركَ ( النّساء:۱۲)

“Apabila istri-istri kamu itu mempunyai anak maka kamu memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan” (Q.S, an-Nisa/4 : 12)

 

b)      Istri (seorang atau lebih), jika ada :

  • anak laki-laki atau perempuan
  • cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ( النّساء:۱۲)

“Dan bagi istri-istrimu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak meninggalkan anak”. (Q.S. An-Nisa’/4: 12)

3)      Ahli waris yang mendapat bagian 1/8

Ahli waris yang mendapat bagian 1//8 adalah istri baik seorang atau lebih, jika ada :

  • anak laki-laki atau perempuan
  • cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ( النّساء:۱۲)

“Apabila kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan “. (Q.S.An-Nisa’/4 : 12)

 

4)          Ahli waris yang mendapat bagian 2/3

Dua pertega ( 2/3) dari harta pusaka  menjadi bagian empat orang :

a)      Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

 

“Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.(Q.S. An-Nisa’ /4 : 11 )

 

 

b)      Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

c)      Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudarai laki-laki kandung.

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

فَإِنْ كَانَتَااثْنَتَيْنِ فَلَهُمَاالثُّلُثَانِ مِمَّاتَرَكَ ( النّساء:۱۷٦)

“Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal”.(Q.S. An-Nisa’/4 : 176 )

d)     Dua orang perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.

 

5)      Ahli waris yang mendapat bagian 1/3

a)      Ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara.

  4 bÎ*sù óO©9 `ä3tƒ ¼ã&©! Ó$s!ur ÿ¼çmrO͑urur çn#uqt/r& ÏmÏiBT|sù ß]è=›W9$# 4 bÎ*sù tb%x. ÿ¼ã&s! ×ouq÷zÎ) ÏmÏiBT|sù â¨ß‰¡9$# 4 ( النّساء:۱۱)

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam”. (QS. An Nisa : 11).

b)      Dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan yang seibu.

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

 

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S. An-Nisa’/4 : 12

 

6)      Ahli waris yang mendapat bagian 1/6.

Bagian seperenam (1/6) dari harta pusaka menjadi milik tujuh orang :

a)      Ibu, jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan.

b)      Bapak, bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

 

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”.

( Q.S An-Nisa’/4 : 11 ) 

c)      Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu.

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِالسُّدُسَ اِذَالَمْ يَكُنْ دُوْنَهَااُمٌّ ( رواه ابودود والنّساء )

“Bahwasanya Nabi SAW. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya), yaitu ibu”.(H.R. Abu Dawud dan Nasa’i )

 

d)     Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih, jika bersama-sama  seorang anak perempuan .

Sabda Nabi Muhammad SAW :

قَضَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ لِبِنْتِ الاِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (رواه البخارى)

“ Nabi SAW. telah menetapkan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan”. (H.R. Bukhari ).

 

e)      Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada bapak.

f)       Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan),  jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak.

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

 

“ Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing kedua saudara ibu seperenam harta”. ( Q.S. An-Nisa’/4 : 12 )

g)      Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki sebapak.

Ahi waris yang tergolong dzawil furudz dan kemungkinan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1)      Bapak mempunyai tiga kemungkinan;

a)      1/6 jika bersama anak laki-laki.

b)      1/6 dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

c)      ashabah jika tidak ada anak.

2)      Kakek (bapak dari bapak) mempunyai 4 kemungkinan

a)      1/6 jika bersama anak laki-laki atau perempuan

b)      1/6 dan ashabah  jika bersama anak laki-laki atau perempuan

c)      Ashabah ketika tidak ada anak atau bapak.

d)     Mahjub atau terhalang jika ada bapak.

3)      Suami mempunyai dua kemungkinan;

a)      1/2 jika yang meninggal tidak mempunyai anak.

b)      1/4 jika yang meninggal mempunyai anak.

4)      Anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan;

a)      1/2 jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.

b)      2/3 jika dua orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki.

c)      menjadi ashabah, jika bersamanya ada anak laki-laki.

5)      Cucu perempuan dari anak laki-laki  mempunyai 5 kemungkinan;

a)      1/2 jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

b)      2/3 jika cucu perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

c)      1/6 jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

d)     menjadi ashabah jika bersamanya ada cucu laki-laki.

e)      Mahjub/terhalang oleh dua orang anak perempuan atau anak laki-laki.

6)      Istri mempunyai dua kemungkinan;

a)      1/4 jika yang meninggal tidak mempunyai anak.

b)      1/8 jika yang meninggal mempunyai anak.

7)      Ibu mempunyai tiga kemungkinan;

a)      1/6 jika yang meninggal mempunyai anak.

b)      1/3 jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau dua orang saudara.

c)      1/3 dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.

8)                              Saudara perempuan kandung mempunyai lima kemungkinan

a)      1/2 kalau ia seorang saja.

b)      2/8 jika dua orang atau lebih.

c)      ashabah kalau bersama anak perempuan.

d)     Mahjub/tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.

9)      Saudara perempuan seayah mempunyai tujuh kemungkinan

a)      1/2 jika ia seorang saja.

b)      2/3 jika dua orang atau lebih.

c)      ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

d)     1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung.

e)      Mahjub/terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi ashabah.

10)  Saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai tiga kemungkinan.

a)      1/6 jika seorang, baik laki-laki atau perempuan.

b)      1/3 jika ada dua orang atau lebih baik laki-laki atau permpuan.

c)      Mahjub/terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki.

11)  Nenek (ibu dari ibu) mempunyai dua kemungkinan

a)      1/6 jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu.

b)      Mahjub/terhalang oleh ibu.

 

  1. d.            ’Ashabah

 

Menurut bahasa ashabah adalah bentuk jamak dari ”Ashib” yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab. Menurut syara’ ’ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudz.

Ahli waris yang menjadi ’ashabah kemungkinan mendapat seluruh harta, karena tidak ada ahli waris dzawil furudh, akan mendapat sebagaian sisa ketika ia bersama ahli waris dzawil furudh, atau bahkan tidak mendapatkan sisa sama sekali karena sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh.

Di dalam istilah ilmu faraidh, macam-macam ‘ashabah ada tiga yaitu :

1)      ‘Ashabah Binnafsi yaitu menjadi ‘ashabah dengan sebab sendirinya, tanpa disebabkan oleh orang lain. Ahli waris yang termasuk ashabah binnafsi adalah :

a)      Anak laki-laki

b)      Cucu laki-laki

c)      Ayah

d)     Kakek

e)      Saudara kandung laki-laki

f)       Sudara seayah laki-laki

g)      Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

h)      Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

i)        Paman kandung

j)        Paman seayah

k)      Anak laki-laki paman kandung

l)        Anak laki-laki paman seayah

m)    Laki-laki yang memerdekakan budak

 

Apabila semua ‘ashabah-‘ashabah ada, maka tidak semua ‘ashabah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang ( ‘ashabah-‘ashabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal itu. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut yang tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah dalam al-Qur’an :

ÞOä3ŠÏ¹qムª!$# þ’Îû öNà2ω»s9÷rr& ( ̍x.©%#Ï9 ã@÷VÏB Åeáym Èû÷üu‹sVRW{$#  ( النّساء:۱۱)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”. (Q.S.An-Nisa’/4 : 11)

 

2)      ‘Ashabah Bilgha’ir yaitu anak perempuan, cucu peremuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing ( ‘Ashabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat ).

Prempuan yang menjadi ‘ashabah dengan sebab orang lain adalah :

a)      Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ‘ashabah dengan ketentuan, bahwa untuk laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.

b)      Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ‘ashabah.

c)      Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ‘ashabah.

d)     Saudara laki-laki sebapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ‘ashabah.

Jika ahli waris yang ditinggalkan dua orang saudara atau lebih, maka cara membaginya ialah, untuk saudara laki-laki dua kali lipat saudara perempuan.

Allah berfirman adalam al-Qur’an :

bÎ)ur (#þqçR%x. Zouq÷zÎ) Zw%y`Íh‘ [ä!$|¡ÎSur ̍x.©%#Î=sù ã@÷WÏB Åeáym Èû÷üu‹s[RW{$# 3 ( النّساء:۱۷٦)

“Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”. (.Q.S, An-Nisa’ /4 : 176 )

 

3)      ‘Ashabah Ma’algha’ir ( ‘ashabah bersama orang lain ) yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ashabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :

a)      Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

b)      Saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.

 

 

  1. e.             Hijab

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya ( hubungannya ) dengan orang yang meninggal.

Oleh karena itu hijab ada dua macam

1)      حِجَابْ حِرْمَانِ (hijab hirman) yaitu penghapusan seluruh bagian , karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal itu. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

2)      حِجَابْ نُقْصَانْ (hijab nuqshon) yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang bersama-sama dengan dia. Contoh : ibu mendapat 1/3 bagian, tetapi yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6.

 

Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut مَحْجُوْبٌ حِرْمَانِ(mahjub hirman), ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut  مَحْجُوْبٌ نُقْصَانْ(mahjub nuqshan) Ahli waris  yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut  الاَقْرَبُوْنَ  (Al Aqrabun) mereka terdiri dari : Suami atau istri, Anak laki-laki dan anak perempuan, Ayah dan ibu.

 

 

Ahli waris yang terhalang :

 

Berikut di bawah ini ahli waris yang terhijab atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal adalah :

1)      Kakek (ayah dari ayah) terhijab/terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian.

2)      Nenek (ibu dari ibu) terhijab /terhalang oleh ibu

3)      Nenek dari ayah, terhijab/terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu

4)      Cucu dari anak laki-laki terhijab/terhalang oleh anak laki-laki

5)      Saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki dari anak laki-laki

c)      ayah

6)      saudara kandung perempuan terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      ayah

7)      saudara ayah laki-laki dan perempuan terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      anak laki-laki dan anak laki-laki

c)      ayah

d)     saudara kandung laki-laki

e)      saudara kandung perempuan

f)       anak perempuan

g)      cucu perempuan

8)      saudara seibu laki-laki / perempuan terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki atau perempuan

b)      cucu laki-laki  atau perempuan

c)      ayah

d)     kakek

9)      Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki

c)      ayah

d)     kakek

e)      saudara kandung laki-laki

f)       saudara seayah laki-laki

10)  Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki

c)      ayah

d)     kakek

e)      saudara kandung laki-laki

f)       saudara seayah laki-laki

11)  Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki

c)      ayah

d)     kakek

e)      saudara kandung laki-laki

f)       saudara seayah laki-laki

12)  Paman (saudara laki-laki sebapak ayah) terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki

c)      ayah

d)     kakek

e)      saudara kandung laki-laki

f)       saudara seayah laki-laki

13)  Anak laki-laki paman sekandung terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki

c)      ayah

d)     kakek

e)      saudara kandung laki-laki

f)       saudara seayah laki-laki

14)  Anak laki-laki paman seayah terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      cucu laki-laki

c)      ayah

d)     kakek

e)      saudara kandung laki-laki

f)       saudara seayah laki-laki

15)  Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab/terhalang oleh :

a)      anak laki-laki

b)      dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah

 

  1. 4.    Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan

 

  1. a.    Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh para ahli waris bagi mawaris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain:

  1. Biaya Perawatan  jenazah
  2. Pelunasan utang piutang
  1. Utang kepada Allah (dain ilallah), misalnya, zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya.
  2. Utang kepada manusia (dain ila al’ibad) baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.
  1. Pelaksanaan wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih. Dalam surat An-Nisa (4): 12

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصُوْنَ بِهَاأَوْ دَيْنِ 4( النّساء:۱۲)   

“Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya” (QS. An Nisa : 12).

 

  1. b.      Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian

 

Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat ½ , ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Kita lihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.

Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menetukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Kemudian menetukan di antara mereka yang termasuk :

  • Ahli warisnya yang meninggal;
  • Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
  • Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal;
  • Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

 

Cara pelaksanaan pembagian :  jika seorang mendapat bagian 1/3 dan mendapat bagian ½, maka pertama-tama kita harus mencari KPK ( Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2.

Contoh : Seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki dan anak perempuan, kakek dan paman.

Maka cara menentukan ahli waris yang mendapat bagaian dan tidak sebagai berikut :

 

Ahli Waris

Bagian

Keterangan

Ibu

1/6

Karena si mayit meninggalkan anak

Bapak

1/6

Karena si mayit meninggalkan anak

Suami

¼

Karena si mayit meninggalkan anak

1 Anak laki-laki

Ashabah Binnafsi

 

1 Anak perempuan

Ashabah Bilghair

Karena bersama anak laki-laki

Kakek

Terhijab/tertutup

Karena ada bapak dan anak

Paman

Terhijab/tertutup

Karena ada bapak dan anak

 

Di dalam istilah ilmu faraidh, KPK atau AM (Asal Masalah) dalam pembagian warisan ada 7 macam :

1)      masalah 2

2)   masalah 3

3)   masalah 4

4)   masalah 6

5)   masalah 8

6)   masalah 12

7)   masalah 24

 

  1. c.    Menentukan bagian dan pendapatan ahli waris

 

Untuk menentukan ahli waris yang mendapatkan harta warisan, maka harus diketahui siapa ahli waris yang terhalang (terhijab), siapa yang mendapat bagian tertentu, siapa yang menjadi ashabah, berapa KPK/AM nya.       

     

Contoh 1

Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri atas suami, bapak, dan seorang anak perempuan. Harta warisan yang harus dibagikan adalah uang sejumlah Rp. 20.000.000,00. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris :

 

Langkah 1

Ahli Waris

Bagian

Keterangan

Suami

1/4

Karena ada anak

Anak Perempuan

1/2

Karena tunggal

Bapak

Ashabah

Karena tidak ada anak laki-laki

 

 

KPK/Asal Masalahnya = 4

 

Langkah 2

Ahli Waris

Bagian

AM = 4

Jumlah Bagian

Suami

1/4

¼ x 4

1

Anak Perempuan

1/2

½ x 4

2

Bapak

Ashabah

Ashabah/sisa

4 – 3 = 1

 

 

 

 

 

Langkah 3

Ahli Waris

Bagian

Jumlah bagian

Suami

¼ x Rp. 20.000.000,00

Rp.   5.000.000,00

Anak Perempuan

½ x Rp. 20.000.000,00

Rp. 10.000.000,00

Bapak

¼ x Rp. 20.000.000,00

Rp.   5.000.000,00

Jumlah

Rp. 20.000.000,00

 

Contoh 2

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, suami dan kakek. Harta warisan yang harus dibagikan adalah Rp. 36.000.000,00 . Tentukan ahli waris yang mendapat bagian dan hitunglah bagian masing-masing tersebut

 

Langkah 1

Ahli Waris

Bagian

Keterangan

Anak perempuan

1/2

Karena tunggal

Cucu perempuan

1/6

Bersamanya ada seorang anak perempuan

Suami

1/4

Karena ada anak perempuan

Kakek

Ashabah

Karena tidak ada anak laki-laki atau bapak

 

 

KPK/Asal Masalahnya = 12

 

Langkah 2

Ahli Waris

Bagian

AM = 12

Jumlah Bagian

Anak perempuan

1/2

½ x 12

6

Cucu perempuan

1/6

1/6 x 12

2

Suami

1/4

¼ x 12

3

Kakek

Ashabah

Ashabah/sisa

12 – 11 = 1

 

 

 

 

 

Langkah 3

Ahli Waris

Bagian

Jumlah bagian

Anak perempuan

6/12 x Rp. 36.000.000,00

Rp. 18.000.000,00

Cucu perempuan

2/12 x Rp. 36.000.000,00

Rp.   6.000.000,00

Suami

3/12 x Rp. 36.000.000,00

Rp.   9.000.000,00

Kakek

1/12 x Rp. 36.000.000,00

Rp.   3.000.000,00

Jumlah

Rp. 36.000.000,00

Contoh 3

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya dua anak perempuan, dua orang ibu bapak dan 2 orang istri. Harta warisan senilai Rp. 96.000.000,00. Maka penyelesaiannya sebagia berikut :

Langkah 1

Ahli Waris

Bagian

Keterangan

2 Anak perempuan

2/3

Karena lebih dari satu

ibu

1/6

Bersamanya ada seorang anak perempuan

2 orang istri

1/8

Karena ada anak perempuan

Bapak

Ashabah

 

 

 

KPK/Asal Masalahnya = 24

 

 

 

 

Langkah 2

Ahli Waris

Bagian

AM = 24

Jumlah Bagian

2 Anak perempuan

2/3

2/3 x 24

              16

ibu

1/6

1/6 x 24

                4

2 orang istri

1/8

1/8 x 24

                3

Bapak

Ashabah

Ashabah/sisa

24 – 23 = 1

 

 

 

 

 

Langkah 3

Ahli Waris

Bagian

Jumlah bagian

2 Anak perempuan

16/24 x Rp. 96.000.000,00

   Rp. 64.000.000,00

ibu

4/24 x Rp. 96.000.000,00

   Rp. 16.000.000,00

2 orang istri

3/24 x Rp. 96.000.000,00

   Rp. 12.000.000,00

Bapak

1/12 x Rp. 96.000.000,00

   Rp.   4.000.000,00

Jumlah

   Rp. 96.000.000,00

Contoh 4

Seseorang meninggal dunia, meninggalkan : suami,dua orang ibu bapak, seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan paman. Jumlah harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 24.000.000,00

Maka penyelesaiannya adalah sebai berikut :

 

Langkah 1

Ahli Waris

Bagian

Keterangan

Suami

1/4

Karena ada anak

Ibu

1/6

Karena ada anak

Bapak

1/6

Karena ada anak

1 Anak laki-laki

Ashabah Binnafsi

 

2 Anak perempuan

Ashabah Bilghair

Bersamanya ada anak laki-laki

1 Cucu laki-laki

Terhijab

Karena ada anak

Paman

Terhijab

Karena ada anak dan bapak

 

 

KPK/Asal Masalahnya = 12

 

Langkah 2

Ahli Waris

Bagian

AM = 12

Jumlah Bagian

Suami

1/4

1/4 x 12

                3

Ibu

1/6

1/6 x 12

                2

Bapak

1/6

1/6 x 12

                2

1 Anak laki-laki

}Ashabah

Ashabah/sisa

  12 – 7 = 5

2 Anak perempuan

}Ashabah

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 3

Ahli Waris

Bagian

Jumlah bagian

Suami

3/12 x Rp. 24.000.000,00

   Rp.   6.000.000,00

Ibu

2/12 x Rp. 24.000.000,00

   Rp.   4.000.000,00

Bapak

2/12 x Rp. 24.000.000,00

   Rp.   4.000.000,00

Anak ( L / P )

5/12 x Rp. 24.000.000,00

   Rp. 10.000.000,00

Jumlah

   Rp. 24.000.000,00

 

 

Bagian untuk anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan ( 2 : 1 ), sehingga perbandingannya 2 : 2 = 4

Jadi bagian 1 anak laki-laki                 = 2/4 x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

Sedangkan bagian 2 anak perempuan = 2/4 x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

 

Contoh 5

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya  tiga orang saudara laki-laki seibu, seorang istri, ibu dan paman sekandung dengan bapak . Harta yang ditinggalkan adalah Rp. 48.000.000,00. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

 

Langkah 1

Ahli Waris

Bagian

Keterangan

3 Sdr laki-laki seibu

1/3

Karena lebih dari satu dan tidak ada anak

Istri

1/4

Karena tidak ada anak

Ibu

1/6

Karena ada saudara laki-laki

Paman

Ashabah

Karena tidak ada anak laki-laki dan bapak

 

 

KPK/Asal Masalahnya = 12

 

Langkah 2

Ahli Waris

Bagian

AM = 12

Jumlah Bagian

3 Sdr laki-laki seibu

1/3

1/3 x 12

                4

Istri

1/4

1/4 x 12

                3

Ibu

1/6

1/6 x 12

                2

Paman

Ashabah

Ashabah/sisa

 12 – 9  = 3

 

 

 

 

 

Langkah 3

Ahli Waris

Bagian

Jumlah bagian

3 Sdr laki-laki seibu

4/12x Rp. 48.000.000,00

   Rp. 16.000.000,00

Istri

3/12 x Rp. 48.000.000,00

   Rp. 12.000.000,00

Ibu

2/12 x Rp. 48.000.000,00

   Rp.   8.000.000,00

Paman

3/12 x Rp. 48.000.000,00

   Rp. 12.000.000,00

Jumlah

   Rp. 48.000.000,00

 

  1. d.   Beberapa hal yang terkait dengan pembagian harta warisan

 

1). Pembagian ‘Aul

Secara bahasa ‘aul (عول) bermakna ‘naik’ atau ‘meluap’.  Al ‘aul bisa juga berarti ‘bertambah’ atau “ menaikkan jumlah bagian ahli waris terhadap Asal Masalah “. Sedangkan definisi ‘aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian –bagian, disebabkan kurang pendapatan yang harus diterimaoleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuannya berlebih dari Asal Masalahnya atau KPK. ‘Aul terjadi saat makin banyaknya ashabul furud sehingga harta yang dibagikan habis. Padahal masih ada diantara para ahli waris yang belum menerima bagian. Dalam keadaan tersebut kita harus menaikkan atau menambah pokok masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meskipun bagian mereka menjadi berkurang.

Menurut Ulama-ulama faraidh, pokok masalah yang dapat yang di’aul, hanya tiga masalah saja, yaitu :

 

  • AM 6 bisa di’aul menjadi 7, 8, 9, dan 10.
  • AM 12 bisa di’aul menjadi 13, 15 dan 17.
  • AM 24 hanya bisa di’aul menjadi 27.

     

‘Aul dalam pembagian warisan adalah cara mengatasi kesulitan pembagian warisan jika asal masalah yang dilambangkan angka pembilang lebih kecil dari jumlah penyebutnya. Penyelesaian masalah ini adalah dengan membulatkan angka pembilangnya.

Contoh kasus 1:  Seseorang meninggal dengan Ahli waris, terdiri dari suami dan dua sdr. Perempuan kandung, dengan harta peninggalan 14.400.000,00. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

 

Langkah 1

NO

Ahli Waris

Bagian

AM = 6

1.

2.

Suami

2 Sdr. Perempuan sekandung

½ ( tidak ada anak)

2/3 ( tidak ada anak)

½  x  6    = 3     

2/3 x 6    = 4     

 

Jumlah

              =  7  bagian  

 

Langkah 2

NO

Ahli Waris

Bagian

Jumlah Bagian

1.

2.

Suami

2 Sdr. Perempuan sekandung

3/7 x Rp. 1.400.000,00

4/7 x Rp. 1.400.000,00

Rp.   600.000,00

Rp.   800.000,00

Jumlah

 Rp.1.400.000,00         

 

Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembilang adalah 7 ( jumlah angka bagian ahli waris ), lebih besar dari jumlah penyebut yaitu 6 ( yang menjadi angka jumlah  harta peninggalan /menjadi AM). Oleh karena itu angka 6 di’aul menjadi 7, sehingga bagian masing-masing ahli waris sbb :

  • Suami dari 3/6 menjadi 3/7 x jumlah harta
  • Dua sdr. perempuan sekandung 4/6 menjadi 3/7 x jumlah harta

 

Contoh kasus 2.

Seorang meninggal dengan ahli waris terdiri dari : suami, ibu, dua saudara perempuan kandung dan seorang saudara laki-laki seibu. Harta peninggalan seharga Rp. 5.400.000,00. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

 

 

Langkah 1

NO

Ahli Waris

Bagian

AM = 6

1.

2.

3.

Suami

Ibu

2 sdr perempuan kandung

½ ( tidak ada anak)

1/6 ( tidak ada anak)

2/3( lebih dari satu)

½  x  6    = 3     

1/6 x 6    = 1    

2/3 x 6    = 4

4.

1 sdr laki-laki seibu

1/6 (seorang dan ada ibu)

1/6 x 6    = 1

 

 

 

 

Jumlah

              =  9      bagian  

 

 

 

Langkah 2

NO

Ahli Waris

Bagian

Jumlah Bagian

1.

2.

3.

Suami

Ibu

2 sdr perempuan kandung

3/9 x Rp. 5.400.000,00

1/9 x Rp. 5.400.000,00

4/9 x Rp. 5.400.000,00

Rp.   1.800.000,00

Rp.      600.000,00

Rp.   2.400.000,00

4.

1 sdr laki-laki seibu

1/9 x Rp. 5.400.000,00

Rp.      600.000,00

Jumlah

Rp.  5.400.000,00         

 

 

2). Pembagian Radd

 

Di dalam uraian yang telah lalu sudah dijelaskan, bahwa harta warisan itu dibagi-bagikan kepada ahli waris yang mendapat ketentuan ataupun kepada ‘ashabah. 

Uraiakan berikut ini akan dikemukakan masalah radd. Jelasnya, setelah harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepada ahli waris yang mendapat ketentuan, tetapi kemudian ternyata masih ada sisanya, sedangkan ‘ashabahpun tidak ada pula, maka sisa tersebut dibagi-bagikan kepada mereka yang sudah mendapat bagian tadi. Cara pembagian yang seperti ni disebut radd.

Radd dalam bahasa Arab berarti kembali / kembalikan. Adapun radd menurut istilah ilmu faraid ialah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada dzawil furudh selain suami atau istri. Jadi, apabila dalam ahli waris tersebut tidak ada suami atau istri maka sisa pembagian tersebut ditambahkan ( dikembalikan ) kepada ahli waris dzawil furudh dengan cara menjadikan Asal Masalah ( AM ) dengan jumlah bilangan pembilangnya ( jumlah bagian masing-masing ahli waris ). Radd merupakan kebalikan dari al ‘aul. Misalnya dalam suatu pembagian hak waris, para ashabul furud telah menerima haknya masing-masing. Akan tetapi harta warisan ternyata masih tersisa, dan tidak ada kerabat lain yang menjadi ashabah. Jika demikian, maka sisa harta warisan akan diberikan atau dikembalikan kepada para ashabul furud selain suami atau istri sesuai bagian masing-masing ahli waris.

Sebenarnya, ahli-ahli hukum berbeda pendapat tentang kelebihan sisa pembagian harta warisan itu. Zaid bin Tsabit berpendapat, bahwa kelebihan sisa itu, diserahkan kepada Perbendaharaan Umum ( Baitul Mal ) untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pendapat tersebut juga dianut Malik bin Anas dan Syafi’i. Tatapi kebanyakan sahabat-sahabat Nabi berpendapat, bahwa kelebihan sisa pembagian itu, dikembalikan lagi (radd) kepada ahli waris yang mendapat bagian itu.

Ar radd tidak akan terjadi kecuali terpenuhi tiga syarat berikut :  yaitu (1) adanya ashabul furud, (2) tidak adanya ‘ashabah, dan (3) masih adanya sisa harta waris. Bila dalam pembagian waris tidak ada tiga syarat tersebut, maka radd tidak akan terjadi.

Radd dalam arti bahasa adalah mengembalikan. Dalam arti istilah adalah mengembalikan sisa harta pusaka kepada ahli waris selain suami atau istri.

Contoh : Seseorang meninggal dengan Ahli waris terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan, maka bagiannya adalah :

 

 

 

 

NO

Ahli Waris

Bagian

AM= 6

1.

2.

Ibu

Anak Perempuan

1/6

1/2

1/6x 6   = 1         1/4 x jumlah harta

½ x 6    = 3        3/4 x jumlah harta

Jumlah

 

             = 4       4/4  x jumlah harta

 

 

3)        Cara Pembagian Sisa Warisan (radd)

Untuk melaksanakan pembagian sisa warisan yang diraddkan, hendaklah diperhatikan terlebih dahulu ahli-ahli waris yang mendapat bagian, yaitu :

a)      Apakah ada di antara ahli waris yang mendapat bagian itu, suami atau istri ?.

 

Apabila di antara ahli waris yang mendapatkan bagian ada suami atau istri, maka radd dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ;

Contoh kasus: Seorang meninggal ahli waris terdiri dari suami dan ibu. Harta peninggalan 60.000,00.

 

Langkah 1:

No

Ahli Waris

Bagian

AM = 6

Jumlah Bagian

1.

Suami

1/2

½  x 6

3

2.

Ibu

1/3

1/3 x 6

2

 

 

 

 

Sisa          1

Jumlah

6

 

Sisanya 1 bagian langsung diberikan kepada ibu (2 + 1 = 3), karena dia saja yang mendapat bagian selain suami, sehingga bagaiannya adalah :

 

Langkah 2 :

No

Ahli Waris

Bagian

AM = 6

Jumlah Bagian

1.

Suami

1/2

½  x 6

3/6 x Rp. 60.000,00 = Rp. 30.000,00

2.

Ibu

1/3

1/3 x 6

3/6 x Rp. 60.000,00 = Rp. 30.000,00

 

 

 

 

 

Jumlah

                                = Rp. 60.000,00

 

b)      Apakah tidak ada di antara ahli warisyang mendapat bagian itu suami atau istri ?.

 

Apabila di antara ahli waris yang mendapat bagian tidak ada suami atau istri, maka radd dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

Contoh kasus: Seorang meninggal, ahli warisnya dua orang saudara perempuan kandung dan ibu. Harta peninggalan Rp. 20.000,00.

 

Langkah 1:

No

Ahli Waris

Bagian

AM = 6

Jumlah Bagian

1.

2  Sdr perempuan kandung

2/3

 2/3 x 6

4

2.

Ibu

1/6

1/6 x 6

1

 

 

 

 

 

Jumlah

5

 

 

Langkah 2 :

No

Ahli Waris

Bagian

AM = 6

Jumlah Bagian

1.

2 Sdr pr kandung

2/3

 2/3 x 6

4/5 x Rp. 20.000,00 = Rp. 16.000,00

2.

Ibu

1/6

1/6 x 6

1/5 x Rp. 20.000,00 = Rp.   4.000,00

 

 

 

 

 

Jumlah

                                = Rp. 20.000,00

 

 

  1. 5.      Masalah-masalah Tertentu dalam Pembagian Warisan

 

  1. a.      Masalah Gharawain

Gharawain menurut bahasa adalah dua perkara yang sudah jelas, yakni dua masalah yang sudah jelas dan terkenal di kalangan ulama. Masalah gharawain hanya terjadi apabila ahli waris yang ditinggalkan pewaris hanya terdiri atas ibu, bapak dan suami atau istri. Masalah gharawain merupakan hasil pemikiran Umar ra. Masalah gharawain pada prakteknya memang jarang terjadi. Masalah ini lebih terkenal dengan sebutan umariyatain, atau garibatain. Disebut demikian karena sangat jarang terjadi.

         Mengenai warisan gharawain, para fuqaha berpendapat sebagaimana yang dikemukakan Umar ra. yaitu memberikan bagian untuk ibu sebesar 1/3 sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian suami atau istri.

         Masalah gharawain terjadi jika ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah. Dalam hal ini ibu tidak mendapat 1/3 dari keseluruhan harta sebagaimana ketentuan QS. An-Nisa ayat 11. tetapi ibu memperoleh 1/3 dari sisa setelah diambil oleh bagian suami atau istri.

         Kata gharawain sendiri berarti dua bintang yang cemerlang.  Yang memutuskan masalah ini adalah Umar bin Khattab dan mendapat dukungan mayoritas sahabat.

Adapun pembagiannya sebagai berikut :

Masalah I : (terdiri dari suami ayah dan ibu)

Suami mendapat 1/2                                    = 3/6

Ibu mendapat 1/3 sisa = 1/3 dari 3/6            = 1/6

Ayah mendapat Ashabah                             = 2/6

         Jumlah                                                 = 6/6

Masalah II

Isteri mendapat 1/4                                      = 1/4

Ibu mendapat 1/3 dari 3/4                            = 1/4

Ayah mendapat Ashabah                             = 2/4

            Jumlah                                                    = 4/4

 

  1. b.      Masalah Musyarakah

Musyarakah adalah bergabungnya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta, kepada ahli waris lain yang mendapat bagian harta warisan. Masalah musyarakah terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu atau nenek perempuan, dua orang saudara seibu atau lebih dan saudara laki-laki kandung seorang atau lebih. Pada kaidah umum bahwa dua sdr. laki-laki sekandung menjadi ashabah binnafsi. Namun karena tidak mendapat sisa harta, karena telah dihabiskan ahli waris dzawil furudh, maka sdr. laki-laki sekandung bergabung dengan sdr. seibu atas nama saudara seibu dengan mendapatkan bagian 1/3. Menurut pembagian yang bisa maka :

 

 

 

NO

Ahli Waris

Bagian

AM= 12

1.

2.

3.

4.

suami

Ibu/nenek perempuan

1 sdr. seibu

2 sdr. laki-laki sekandung

1/2

1/6

1/3

1/3

1/2x 12   = 6   =  6/12 x jumlah harta

1/6 x 12  = 2   =  2/12 x jumlah harta

1/3 x 12=4      =  2/12 x jumlah harta

                       =  2/12 x jumlah harta

Jumlah

 

 =  12                    2/12 x jumlah harta

 

Masalah musyarakah ini terkenal pula dengan Umariyah karena masalah musyarakah merupakan putusan (Umar bin Khattab ra.)

 

 

  1. c.       Masalah Akdariyah

 

            Masalah akdariyah adalah kelanjutan dari masalah bertemunya kakek dan saudara dalam satu kelompok ahli waris. Dalam kasus waris akdariyah, semua ahli waris ditambah dengan suami yang menyebabkan bagian bersama kakek, saudara perempuan, dan ibu semakin kecil. Dalam masalah ini pula patut dipertimbangkan agar kakek tidak mendapatkan yang kecil.

            Masalah akdariyah terjadi jika ahli waris terdiri dari : suami, ibu, kakek dan seorang saudara perempuan kandung, menurut kaidah umum maka pembagiannya sebagai berikut :

 

NO

Ahli Waris

Bagian

AM= 6       ‘Aul menjadi 9

1.

2.

3.

4.

suami

Ibu

Kakek

Sdr. pr sekandung

1/2

1/3

1/6

1/2 

½   x 6  = 3                     3/6 x jumlah harta

1/3 x 6  = 2                     2/6 x jumlah harta

1/6 x 6  = 1                     1/6 x jumlah harta

1/2 x 6  = 3                     3/6 x jumlah harta

Jumlah

 

             = 9                     9/9 x jumlah harta

 

Menurut pembagian di atas, kakek mendapat 1 bagian, sedangkan saudara perempuan sekandung mendapat 3 bagian. Menurut pembagian akdariyah yaitu pendapat Zaid bin Tsabit, bagian kakek ( 1 bagian ) dan bagian saudara kandung ( 3 bagian ) dijadikan satu yaitu ( 4 bagian ) dibagi bersama dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan.

Adapun pembagian menurut akdariyah adalah sbb:

 

NO

Ahli Waris

Bagian

AM= 6

1.

2.

3.

 

4.

suami

Ibu

Kakek

 

Sdr. perempuan sekandung

1/2

1/3

1/6

 

1/2 

½   x 6  = 3                          3 x 3 = 9   

1/3 x 6  = 2                          2 x 3 = 6

1/6 x 6  = 1                                       8

                          = 4             4 x 3 = 12

1/2 x 6  = 3                                       4

Jumlah

 

            =  9/9                             27/27 

 

Keterangan : karena angka 4 tidak bisa dibagi 3( yaitu kakek 2, sdr. perempuan 1 ), maka angka 4 harus dikalikan 3 menjadi 12.

 

 

 

 

  1. 6.            Hikmah Pembagian warisan

 

Faedah ilmu faraidh adalah untuk mengetahui bahwa harta pusaka itu benar-benar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian akan terhindar pengambilan hak orang lain dengan jalan yang tidak halal.

Faraidh ini mempunyai hikmah dan nilai-nilai obyektif yang luhur yang berkembang di masyarakat, diantaranya ialah :

  1.    Dapat memelihara dari timbulnya fitnah, karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan sumber hukum Islam.
  2. Faraidh dapat menjunjung tinggi sunah Rasul. Pelaksanaan ilmu faraidh sebenarnya menjadi ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda :

 

اَلْعِلْمُ ثَلَثٌ وَمَاسِوَاى ذٰلِكَ فَضْلُ اٰيَةٍ مُحْكَمَلةٌ اَوْسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ اَوْفَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ

(رواه ابوداود وابن ماجه )

“Ilmu itu ada tiga asalnya, yang selainnya hanya pelengkapsaja,yaitu ;(Al-Qur’an) yang muhkamad (diajdikan pedoman dalam hukum). Sunah Nabi yang sahih, yang menjadi dasar ikatan hidup, dan atau pembagian harta pusaka yang adil”. ( H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah )

 

  1.    Faraidh berpijak dari kenyataan hidup, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, karena menurut hukum Islam tanggung jawab anak laki-laki jauh lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan.
  2. Dapat mewujudkan ketentraman keluarga dan masyarakat. Orang yang beriman didik untuk tidak memiliki jiwa material yang sifatnya duniawi saja. Tetapi yang utama adalah kehidupan akhirat.
  3.    Faraidh dapat mewujudkan manusia yang gagah dan berani, karena Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah.

 

  1. B.       KETERKAITAN WARIS DENGAN WASIAT

 

  1. 1.    Pengertian Wasiat

 

Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Misal orang yang menjelang mati berpesan terhadap orang lain (bukan ahli warisnya), bahwa ia (orang lain) itu akan mendapat sebagaian harta peninggalannya. Pelaksanaannya setelah yang berwasiat itu meninggal dunia, sebelum membagikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Wasiat tidak boleh ditujukan kepada orang yang termasuk ahli waris, hadits nabi :

 

عَنْ اَبِى أُمَمَةَ : سَمِعْتُ ص.م يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ  (رواه الخمسة إلا النساء)

Dari Abu Umamah, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka tidak ada hak wasiat”

 

 

  1. 2.      Hukum Wasiat

 

Wasiat hukumnya sunah, apabila tidak lebih dari sepertiga harta, tetapi bagi yang masih mempunyai kewajiban yang belum terpenuhi, umpamanya mempunyai hutang yang belum dibayar, atau zakat yang belum ditunaikan, maka wasiat wasiat mengenai hal-hal yang demikian hukumnya wajib.

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris, sedangkan kepada ahli waris tidak syah kecuali apabila direlakan oleh ahli waris yang lainnya sesudah meninggalnya yang berwasiat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa harta warisan dibagikan setelah pelaksaaan wasiat.

.

“Sesudah dibayar wasiat yang diwasiatkannya.” (QS. An Nisa/4 : 11)

 

مَا حَقُّ إِمْرِى مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

“Tidak ada seorang muslim yang mempunyai sesuatu, yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaknya diwasiatnya tertulis di sisi kepalanya (HR. Saikhani dan lainnya)

 

Seyogyanya berwasiat itu dilakukan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang adil, agar beres dikemudian hari. Wasiat dapat dibatalkan oleh orang yang berwasiat sebelum ia meninggal dunia.

 

3. Rukun wasiat dan syarat – syaratnya

 

Rukun wasiat ada empat yaitu :

  1. Orang yang berwasiat / Al Musi, kepadanya mukallaf dan kehendak sendiri.
  2. Yang menerima wasiat baik perorangan/ lembaga / Al Musa Lahu , syaratnya :

1)   Beragama Islam

2)   Baligh atau dewasa

3)   Berakal sehat

4)   Merdeka atau bukan hamba sahaya

5)   Dapat dipercaya (amanah)

6)   Berkemampuan untuk melaksanakan wasiat

Jika pelaksana ( yang menerima wasiat) ditentukan hendaknya diketahui orangnya, dan ia boleh dimiliki.

  1. Sesuatu yang diwasiatkan / Al Musa bihi, syaratnya hendaknya yang dapat dipindahkan milik (ganti nama)dari seseorang kepada orang lain, tidak boleh untuk maksiat, tetapi harus untuk kemaslakatan umum, umpamanya untuk membangun masjid, madrasah, rumah yatim dan sebagainya.
  2. Lafal / sighat, disyaratkan dengan kalimat yang dapat dimengerti untuk wasiat.

 

  1. 3.      Kadar Wasiat

 

Kadar besarnya sesuatu yang diwasiatkan sebesar-besarnya 1/3 dari harta orang yang berwasiat :

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثٍ  اَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِى حَسَنَاتِكُمْ

“Sesungguhnya Allah SWT menganjurkan untuk bersedekah atasmu dengan sepertiga harta (pusaka) kamu, ketika menjelang wafatmu, sebagai tambahan kebaikanmu,”  (HR.Daruqutni dari Muadz bin Jabal)

 

 

 

 

5. Macam-macam  Wasiat

 

Wasiat itu ada dua macam, yaitu :

  1. Wasiat harta benda; seperti berwasiat harta pusaka.
    1. Wasiat hak kekuasaan, yang akan dijalankan sesudah ia meninggal. Macamnya ada dua, yaitu :

1)   Hak kekuasaan yang diwasiatkan berupa tanggung jawab, yang dapat dilaksanakan orang lainsecara bebas, tidak mempunyai kedudukan tertentu. Misalnya wasiat untuk kelanjutan pendidikan anaknya, wasiat membayar hutangnya, wasiat untuk mengembalikan barang pinjamannya.

2)   Hak kekuasaan yang diwasiatkan berupa tanggung jawab, yang pelaksanaan-nya pada orang tertentu, sesuai kedudukannya menurut ketentuan syari’at Islam. Seperti berwasiat perwalian nikah anak perempuan. Karena wali nikah sudah ada ketentuannya, mak berwasiat perwalian nikah tidak syah. Wasiat harta pusaka ada ketentuannya khusus, yaitu yang berhak menerima wasiat itu adalah orang yang bukan ahli waris. 

 

6. Wasiat bagi Orang yang tidak Memiliki Ahli Waris

 

Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sedangkan ia tidak mempunyai seorang pun ahli waris maka seluruh hartanya diserahkan pada Baitul Mal atau lembaga lain yang sejenis.

 

7. Hikmah Wasiat

 

  1. Kebaikan yang dimiliki mayat bertambah, berarti pahalanya bertambah.
  2. Membantu kelanjutan program mayat; sehingga tidak terbengkalai.
  3. Sebagai balas jasa dari mayat terhadap seseorang karena dianggap sebagai tulang punggung si mayat waktu masih hidup
  4. Melegakan hati orang yang diberikan wasiat, sehingga perasaan yang memungkin-kan merendahankan hati orang itu terhapus.
  5. Menertibkan dan mendamaikan masyarakat, terutama pada suatu keluarga.

 

AL ISHA

 

1.   Pengertian

 

Isha’ adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan dilaksanakan setelah orang yang memberi kuasa itu meninggal dunia. Dengan kata lain isha’adalah wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan dan tanggung jawab.

 

2.   Hukum Isha’

 

Mengangkat washi (orang yang menerima kuasa) hukumnya sunah. Namun jika ada suatu hal yang mengharuskan  seperti jika kewajiban mayat tidak dapat dilaksanakan tanpa mengangkat washi maka mengangkat washi hukumnya wajib. Misalnya untuk membayar hutang dan zakat.

 

  1. 3.    Syarat-syarat dan Rukun

 

Rukun Isha ada 4 yaitu :

  1. Orang yang mengangkat washi.

Syaratnya : baligh, berakal sehat, merdeka, dilakukan dengan kemampuannya.

  1. Orang yang menjadi washi

Syaratnya : beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, sanggup dan tidak ada permusuhan dengan orang yang  akan diurusnya.

  1. Sesuatu yang menjadi urusan washi, disyaratkan berupa sesuatu yang mubah.
  2. Ucapan pengangkat washi, disyaratkan harus menyatakan maksud pengangkatan washi.

 

 

 

 

 

 

Ilmu Faroidh adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Hukum mempelajari fardhu kifayah.

Tujuan mempelajari ilmu faroidh adalah agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan, supaya dapat memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, agar terhindar dari pembagian yang salah.

Sebab-sebab mewarisi adalah hubungan nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala’ dan hubungan kesamaan agama.

Halangan-halangan mewarisi adalah pembunuhan, budak, murtad dan perbedaan agama.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris tersebut adalah baik laki-laki mapun perempuan.

Ahli waris diklasifikasikan menjadi dua yaitu ahli waris nasabiyah terdiri dari suami dan istri dan ahli waris nasabiyah yang terdiri dari ushulul mayit, furu’ul mayyit dan alwasyis.

Ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak ( laki-laki dan perempuan).

Furudzul Muqaddarahadalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur’an. Bagian itu adalah : ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6.

Dzawil Furudhadalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

’Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudz. Ashabah ada tiga yaitu ashabah binnafsi, ashabah bil ghair dan ashabah ma’al mghair.

 Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang kebih dekat pertaliaannya ( hubungannya ) denganorang yang meninggal. Hijab dibagi menjadi dua yaitu hijab nuqshan dan hijab hirman.

Aul adalah bertambahnya jumlah bagian –bagian, disebabkan kurang pendapatan yang harus diterimaoleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuannya berlebih dari Asal Masalahnya.

Radd adalah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada dzawil furudh selain suami atau istri.

Masalah-masalah tertentu yang ada kaitannya dengan pembagian harta warisan adalah masalah gharawain, masalah musyarakah dan masalah akdariyah.

Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia

Isha’ adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan dilaksanakan setelah orang yang memberi kuasa itu meninggal dunia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faroidh                        : masalah pembagian harta warisan

Ahli waris                    : orang-orang yang mendapat bagian warisan

Furudhul Muqadzarah: bagian-bagian tertentu

Dzawil Furudz                        : ahli waris yang mendapat bagian tertentu

Ashabah                      : bagian yang tidak ditetapkan

Hijab                           : penghalang sifatnya bisa mengurangi atau menghalangi

‘Aul                             : bertambah bagian

Radd                           : pengembalian sisa

Wasiat                         : pesan seseorang setelah meninggal

Isha                             : pemberian kuasa

 

fiqih tentang wanita

0

I. Mahram

Mahram berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperi majusi, Hindu, Buhda,

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain :

  1. Kebolehan berkhalwat (berduaan)

  2. Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.

  3. Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

II. Ayat-ayat Tentang Kemahraman Di Dalam Al-Quran A. Daftar mahram menurut Surat An-Nisa
Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa :

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23)

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah :

  1. Ibu kandung
    Jadi seorang wanita boleh kelihatan sebagian tertentu dari auratnya di hadapan anak-anak kandungnya.

  2. Anak-anakmu yang perempuan
    Jadi wanita boleh kelihatan sebagian dari auratnya di hadapan ayah kandungnya.

  3. Saudara-saudaramu yang perempuan,
    Jadi seorang wanita boleh kelihatan sebagian dari auratnya di hadapan saudara laki-lakinya.

  4. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anak saudara laki-lakinya. Dalam bahasa kita berarti keponakan.

  5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anak saudara wanitanya. Dalam bahasa kita juga berarti keponakan.

  6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan paman, dalam hal ini adalah saudara laki-laki ayah.

  7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan paman, dalam hal ini adalah saudara laki-laki ibu.

  8. Ibu-ibumu yang menyusui kamu
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan seorang laki-laki yang dahulu pernah disusuinya, dalam hal ini disebut anak susuan.

  9. Saudara perempuan sepersusuan
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang dahulu pernah pernah menyusu pada wanita yang sama, meski wanita itu bukan ibu kandung masing-masing. Dalam hal ini disebut saudara sesusuan.

  10. Ibu-ibu isterimu
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi suami dari anak wanitanya. Dalam bahasa kita, dia adalah menantu laki-laki.

  11. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi suami ibunya (ayah tiri) tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu sudah bercampur dengan ibunya.

  12. Isteri-isteri anak kandungmu
    Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi ayah dari suaminya. Dalam bahasa kita adalah mertua laki-laki.

B. Daftar Mahram sesuai dengan surat An-Nuur
Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah SWT berfiman yang artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: `Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS An-Nuur : 31)

Ayat ini juga berbicara tentang siapa saja orang yang boleh melihat sebagian aurat wanita yang dalam hal ini juga berstatus sebagai mahram. Orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini ada yang sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan ada pula yang belum. Yang sudah disesutkan antara lain adalah ayah, anak, saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki. Selebihnya belum disinggung.

Bila kita break down satu persatu maka apa yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan siapa saja yang menjadi mahram adalah :

  1. Suami
    Bahkan seorang wanita bukan hanya boleh terlihat sebagian auratnya tetapi seluruh auratnya halal bila terlihat.

  2. Ayah
    Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan ayahnya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [2]

  3. Ayah suami
    Dalam bahasa kita adalah mertua. Yaitu ayahnya suami seorang wanita.

  4. Putera atau anak
    Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anaknya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [2]

  5. Putera-putera suami
    Dalam bahasa kita maksudnya adalah anak tiri, dimana seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang statusnya anak tiri. 6. Saudara-saudara laki-laki. Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan saudara laki-lakinya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [3]

  6. putera-putera saudara lelaki
    Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan putera saudara laki-lakinya (keponankan) telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [4]

  7. Putera-putera saudara perempuan
    Dalam bahasa kita maksudnya adalah keponakan dari kakak atau adik wanita.

  8. Wanita-wanita Islam
    Jadi bila sesama wanita yang muslimah, seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya, Tetapi tidak boleh terlihar seluruhnya. Karena satu-satunya yang boleh melihat seluruh aurat hanya satu orang saja yaitu orang yang menjadi suami. Sedangkan sesama wanita tetap tidak boleh terlihat seluruh aurat kecuali ada pertimbangan darurat seperti untuk penyembuhan secara medis yang memang tidak ada jalan lain kecuali harus melihat. Adapun wanita yang statusnya bukan Islam seperti Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu atau ateis, maka seorang wanita musimah diharamkan terlihat auratnya meski hanya sebagian. Karena itu buat para wanita muslimah yang tinggal bersama di sebuah asrama atau di rumah kost, pastikan bahwa wanita yang tinggal bersama anda muslimah semuanya. Karena kalau ada yang bukan muslimah, anda tetap diwajibkan menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana di depan laki-laki non mahram. Begitu juga bila masuk ke kolam renang khusus wanita, pastikan bahwa semua pengunjungnya adalah wanita dan agamanya harus Islam.

  9. Budak-budak yang mereka miliki
    Di masa perbudakan, seorang wanita masih dibolehkan terlihat auratnya di hadapan budak yang dimilikinya. Tapi di masa kini, sopir dan pembantu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai budak, karena mereka adalah orang merdeka.

  10. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
    Yang dimaksud adalah pelayan atau pembantu yang sama sekali sudah mati nafsu birahi baik secara alami atau karena dioperasi. Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa ada perbedaan pendapat dalam memahami maksud ayat in dalam beberapa makna :

    Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

    • Mereka adala orang yang bodoh/pandir yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita.

    • Mereka adalah orang yang mengabdikan hidupnya pada suatu kaum (harim) yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita.

    • Mereka adalah orang yang impoten total.

    • Mereka adalah orang yang dipotong kemaluannya,

    • Mereka adalah orang yang waria yang tidak punya hasrat kepada wanita.

    • Mereka adalah orang yang tua renta yang telah hilang nafsunya

III. Pembagian Mahram Sesuai Klasifikasi Para Ulama

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi tiga klasifikasi besar :

1. Mahram Karena Nasab

  • Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.

  • Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.

  • Saudara kandung wanita.

  • `Ammat / Bibi (saudara wanita ayah).

  • Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu).

  • Banatul Akh / Anak wanita dari saudara laki-laki.

  • Banatul Ukht / anak wnaita dari saudara wanita.

2. Mahram Karena Mushaharah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan

  • Ibu dari istri (mertua wanita).

  • Anak wanita dari istri (anak tiri).

  • Istri dari anak laki-laki (menantu peremuan).

  • Istri dari ayah (ibu tiri).

3. Mahram Karena Penyusuan

  • Ibu yang menyusui.

  • Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).

  • Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).

  • Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).

  • Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.

  • Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

IV. Mahram Dalam Makna Haram Menikahi Semata

Selain itu, ada bentuk kemahraman yang semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Misalnya :

  1. Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh melihat auratnya.

  2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri.

  3. Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibat dicerai suaminya atau ditinggal mati.

  4. Istri yang telah ditalak tiga.

  5. Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain.

  6. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka.

  7. Menikahi wanita pezina.

  8. Menikahi istri yang telah dili`an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.

  9. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah.

pengertian sodaqoh,infaq,dan zakat

0

Zakat merupakan salah satu rukun islam ke tiga yang diwajibkan kepada setiap muslim. Zakat infaq dan shadaqah merupakan salah satu topic selalu menarik untuk dikaji dan di diskusikan. Karena zakat infaq dan shadaqah dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat adalah salah satu rukun islam dan merupakan kewajiban umat islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Selain perkataan zakat, Al-Qur’an juga memperkenalkan istilah shadaqah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai seseorang.

Didalam Al-Qur’an istilah shadaqah dipakai, baik untuk zakat maupun untuk sedekah biasa, namun, kalo dipandang dari segi hukum seperti telah disinggung diatas, 
keduanya berbeda. Perbedaan itu sebagai berikut.
1. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan
jiwa pemberinya.
2. Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada
syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan
kadarnya.

1. PENGERTIAN ZAKAT

Arti zakat dalam syaria’at islam : sebagai harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu,dengan syarat-syarat yang tertentu pula.Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian-oleh kaum kaya-sebagiannya kepada kaum miskin-sebagai hak mereka,denagan membayaran zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta melakukan tindakan yang benar dan memproleh rahmat selain hartanya selaen hartanya akan bertambah.
Dalam al-qur’an diperintahkan sebagai berikut: ” Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang ruku ( al-baqorah 43).
Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.Menurut mazhab Imam Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkian menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hakl yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur’an.
Zakat suatu’ ibadah yang penting pula. Kerap kali dalam Al-Qur’an menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Tuhan menyebutkan zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai perhubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Sembahyang dipandang seutama-utama ‘ibadah badaniah dan zakat dipandang seutama-utama ‘ibadah Maaliyah. Zakat itu wajib untuk semua ummat islam, sama dengan wajib sholat. Allah Swt telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya.
Barang siapa yang menginkari kewajiban zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardu’annya tapi tidak mau memberi, didesak dan diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak, maka mereka diperangi, sebagai yang telah dilakukan oleh abu baker siddiq.

BEBERAPA HUKUM ZAKAT
a. zakat itu diwajibkan atas muslim yang merdeka, tidak disyaratkan sampai umur dan
berakal.
b. Zakat itu wajib pada permintaan sebagaiman wajib pada unta, sapi, kambing,dan
pada tiap-tiap tumbuh-tumbuhan dan zakat itu ditunaikan pada tiap-tiap pada tahun
sekali.
c. Islam telah memperhatikan soal zakat ini, waktunya kadarnya, nisabnya, orang yang
wajib atasnya dan orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Shadaqoh
Pengertian shadaqoh atau sedakah secara bahasa berasal dari kata “shadaqa” yang artinya “benar” tersurat dari kata ini bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya.
Pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infaq sama juga hukum dan ketentuannya, perbedaannya adalah infaq hanya berkaitkan dengan meteri sedangan shadaqoh memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non mareril. Hadist riwayat imam muslim Abu Zar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersedekah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, tahlit, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amar ma’aruf nahi mungkar adalah sedekah. Dalam hadist lain dikatakan senyum adalah shadoqoh
Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan olehg seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Lembaga sedekah sangat digalakkan oleh ajaran islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedangkan tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain. Termasuk dalam katagori shadaqah.
Adapun secara termenologi syariat shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kebada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Shadaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-qur’an untuk mencakup segala jenis sumbangan.
Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan didalam al-qur’an dan sunah. Zakat telah disebut pula sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan sedangkan sedekah adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pengutan wajib, sedegkan sedekah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah sedekah yang lainya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang.
Pengeluaran infak tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Dapat disimpulkan bahwasanya infak adalah pengeluaran secara sukarela setiap kali seorang muslim menerima rizki dari allah swt sejumlah yang dikehendaki oleh si penerima rizki tersebut.
Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda: “Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah”. Dan shadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang.
Selain itu ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqih, menyatakan bahwa shadaqah wajib dinyatakan zakat, sedangkan shadaqah sunah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunah dinamakan shadaqah.

3. Infaq
Infaq adalah pengeluaran sukalrela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangangkan menurut islilah syari’at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infaq berbeda dengan zakat, iinfaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalil naqli yang mendasadri infaq sebagaimana firman allah dalam al-qur’an (al-imran:4 )
Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:
• Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim
• Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
• Di dalam ibadah terkantung hikmah dan mamfaat besar.hikmah dan mamfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam, menolong dan membantu kaum duafa.

Perbedaan antara zakat da infaq adalah. Zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Infaq ada yang wajib ada juga yang sunah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infaq sunah diantaranya, infaq kepada para fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq Rasulullah bersabda dalm hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah yang menahan infaq, kehancuran”.

KESIMPULAN

Bahwasanya zakat,infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada allah dan sesama muslim yang membutuhkannya. Dan hikmah dari semua itu adalah :
1. Menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum dhu’afa
2. Membersihkan dan mengingkis akhlak yang buruk
3. Alat membersih harta dan menjagah dari ketamakan orang jahat
4. ungkapan rasa syukur atas nikmat yang allah berikan
5. untuk pengembangan potensi ummat
6. dukunkan moral kepada prang yang baru masuk islam
7. menolong, membantu,dan membina kaum dhu’afa yang lemah

PERNIKAHAN

0
           
     
   
 
 
     

 

 

 

 

IFTITAH

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur  tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan  manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia yang baik, sebagaimana firman Allah dalm Al-Qur’an :

 

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(Q.S. An-Nahl/16 : 72)

Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena nikah itu mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia.Nikah inilah jalan yang alami dan penyaluran biologis yang baik dan sesuai. Dengan nikah jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan menjadi tenang menikmati perbuatan yang halal. Nikah mewadahi naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam satu hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan–perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

 

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa’at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar’i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya sebagai kholifah dan bertugas memakmurkan bumi.

Manusia adalah makluk yang sempurna dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi.Agar kelangsungan hidupannya berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan perkawinan, agar keturunannya menjadi mulia serta memelihara nasab.  Pembahasan di bawah ini menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan nikah, yaitu hukum nikah, syarat dan rukunya nikah, pernikahan terlarang, mahar, walimahan serta hak dan kewajiban suami istri

 

 
   

 

 

 

 

A.    PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH

 

  1. Pengertian Nikah

Kata Nikah(نِكَاحُ)  atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوْج).Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

 

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki  dan perempaun, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan  menurut ketentuan syariat Islam.

 

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi syah/halal jika sudah terikat tali ikatan perkawinan. Tanpa adanya perkawinan, tidak akan pernah ada proses saling melengkapi dalam kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan.

 

  1. Hukum Pernikahan

 

Berbicara hukum perkawinan, maka tidak akan terlepas lima macam tingkatan hukum dalam Islam yang disebut “ Al-Ahkamul Khomsah “, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Berdasarkan keadaan, maka hokum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh Syar’i Firman Allah SWT :

 

 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An Nisa/4: 3)

 

 

 

 

 

 

Dalam hal ini Rasulullah juga bersabda :

 

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ : اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهُ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّى اَنَا اُصَلِّى وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِى فَلَيْسَ مِنِّى ( رواه البخارى مسلم )

 

Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya  Nabi SAW memunji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda : “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perampuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku (Bukhari Muslim)

 

Menurut jumhur ulama menetapkan bahwa hukum perkawinan dibagi menjadi limamacam yaitu :

Asal hukum pernikahan adalah sunah.Artinya seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.

Firman Allah :

Artinya : “Dan kawinilah orang yang sendirian (janda) di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan permpuan yang patut” (QS. An Nur /24 :32)

 

Sabda Rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ( رواه البخارى و مسلم )

Artinya : “Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah,. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya (HR. Bukhari dan muslim)

 

Hukum yang kedua adalah mubah (boleh), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.

Sedangkan perkawinan dihukumi wajib, jika seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaniyah sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniyahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta untuk menghidupi keluarganya dan bila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan mesum (zina).

Makruh hukumnya bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak, kedewasaan rohaniyahnya sudah matang tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup beserta isteri kemudian anaknya. Untuk mengendalikan nafsunya dianjurkan untuk menjalankan puasa.

Haram hukumnya bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan dan memeras hartanya.

 

 

  1. B.      PERSIAPAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN

 

  1. Meminang atau Khitbah

 

Sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, biasanya diawali terlebih dahulu dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai langkah awal persiapan untuk pernikahan. Lamaran atau pinanangan bukan sesuatu yang menjadi wajib hukumnya. Hal ini menurut pendapat jumhur ulama’ yang didasarkan pada pinangan nikah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw. Tetapi Dawud berpendapat bahwa pinangan hukumnya wajib.

 

Khitbah/pingangan yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perjodohan, dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai calon isterinya.

Dalil yang membolehkan pinangan sebagaimana firmanAllah SWT :

 

Artinya : “Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu … “(QS. Al Baqarah /2: 235)

 

  1. Cara mengajukan pinangan

 

Cara mengajukan pinangan kepada gadis atau janda menurut ajaran Islam dengan dua cara, yaitu : pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Artinya bahwa perempuan yang dipinang akan dijadikan istrinya dengan berbicara langsung padanya.

Sedangkan pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja.

 

3. Perempuan yang boleh dipinang

 

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang itu ada beberapa macam, yaitu : perempuan yang bukan istri orang, bukan dalam masa iddah, bukan pula dalam pinangan orang lain, boleh dipinang dengan sindiran atau terus terang, sebagaimana sabda nabi SAW :

لاَ يَحْطُبُ اَحَدَكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ

 ( روه البخارى و مسلم )

Artinya “Janganlah salah saeorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya (HR.Bukhari dan Muslim)

   

Sedangkan perempuan yang tidak boleh dipinang, baik secara sindiran apalagi dengan cara terus terang yaitu perempuan dalam status istri orang lain atau masih dalam iddah raj’i.

Adapun perempuan yang bukan dalam iddah raj’i boleh dipinang yaitu : perempuan yang dalam iddah wafat boleh dipinang dengan sindiran tetapi tidak dengan terus terang, perempuan beriddah thalaq tiga (bain kubra) dan perempuan yang beriddah karena thalaq bain sughra atau karena sebab fasakh.

Haram hukumnya meminang perempuan yang telah dipinang orang lain, jika perempuan itu telah menerima pinangannya dan walinya dengan terang-terangan telah mengijinkannya. Tetapi jika perempuan yang telah dipinang orang lain itu jelas menolaknya, maka boleh ia meminang perempuan tersebut.

 

Mengenai pinangan atas pinangan orang lain, larangan terhadap hal ini telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi Saw. Kemudian fuqaha berselisihberpendapat , apakah larangan tersebut menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang atau tidak ?.Jika menunjukkan rusaknya perbuatan tersebut, maka dalam kondisi bagaimanakah dapat berlaku ?

Dawud berpendapat bahwa perkawinan batal. Syafi’I dan Abu Hanifah tidak batal. Ibnul Qayim berpendapat, maksud laranmgan tersebut, jika seorang yang shaleh menmeminang di atas pinangan orang yang shaleh pula. Sedang apabila meminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua baik, maka pinangan semacam ini dibolehkan.

 

  1. Melihat calon isteri atau suami

 

Melihat perempuan yang akan dinikahi dianjurkan bahkan disunnahkan oleh agama. Karena meminang istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihat calon isteri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Ada beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang .Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.

Menurut Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh badan, karena dengan melihat seluruhnya seseorang dapat mengetahui bahwa calon istrinya itu termasuk wanita baik, dari segi fisik dan juga kecantikannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

Mughirah bin Syu’ban telah meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya ,Apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata “Belum” Rasulullah bersabda :

اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا ( رواه الترمذى )

Artinya : Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesrasaan kamu berdua” (H.R. Thurmudzi)

 

Silang pendapat ini disebabkan dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah :

 Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. ( Q.S. An-Nur/24 : 31 )

 

  1. Mahram atau Perempuan yang haram dinikahi

 

Mahram adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapaun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dabagi menjadi dua yaitu  haram dinikahi untuk selamanya dan haram dinikahi yang bersifat sementara, sebagaimana pembahasan berikut di bawah ini.

 

 

  1. Sebab haram dinikah untuk selamanya, dibagi menjadi empat macam yaitu haram sebab nasab, sebab pertalian nikah, sebab sepersusuan dan wanita yang telah dili’an. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1)      Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nashab. Mereka adalah sebagai berikut : Ibu, Nenek, Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan,Bibi dari jalur ayah, Bibi dari jalur ibu, Anak perempuannya saudara laki-laki, Anak perempuannya anak laki-laki.

 

“Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian, naka-anak  perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan bapak kalian, (bibi jalur ayah), saudara-saudara permpuan ibu kalian (bibi daru jalur ibu) anak-anak perempuannya saudara-saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuannya saudara perempuan kalian “ (Q.S. An Nisa /4: 23)

 

2)      Wanita-wanita yang haram dinikahi sebab pertalian nikah, mereka adalah sebagai berikut : Isteri ayah dan Istri kakek.  Allah SWT berfirman :

 

 Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(QS. An Nisa/4 : 22)

 

Kemudian Ibu Istri (ibu mertua) dan nenek ibu istri, Anak perempuan istri (anak perempuan tiri).  Allah SWT berfirman :

 Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu (QS.An Nisa/4: 22 ).

 

3)      Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan. Mereka adalah sebagai berikut : Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nashab, Anak-anak perempuan, Saudara-saudara perempuan,  bibi dari jalur ayah,  bibi dari jalur ibu, Anak perempuannya saudara laki-laki dan Anak perempuannya saudara perempuan.

4)      Wanita yang telah di li’an

Suami haram menikahi wanita yang telah dili’annya untuk selama-lamanya, karena Rasulullah SAW bersabda :

اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا( رواه ابوداود )

Artinya : “ Suami Isteri yang telah melaknat, jika keduanya telah cerai maka tidak boleh menikahi lagi selama-lamanya”  (HR. Abu Dawud)

 

  1. Sebab Haram dinikah sementara

 

Haram dinikahi sementara maksudnya adalah seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu. Bila sebab itu tidak ada lagi perempuan tersebut boleh dinikahi, sebab-sebab tersebut dibagi menjadi lima macam  yaitu ; sebab pertalian nikah, thlaq bain kubra, memadu dua orang bersaudara, beristri lebih dari empat orang dan berbeda agama.

1)      Sebab Pertalian Nikah

Perempuan yang masih ada dalam ikatan perkawinan, haram dinikah dengan laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada dalam massa idah baik iddah talak maupun iddah wafat : Allah SWT berfirman :

 

Artinya : “Janganlah kamu bertekad untuk melangsungkan akad nikah dengan perempuandalam iddah wafat sebelum iddahnya habis”. (QS. Al Baqarah/4 : 235)

 

2)      Sebab Thalaq Bain Kubra (perceraian sudah  tiga kali) 

Thalaq bain kubra adalah thalaq tiga. Sorang laki-laki yang mencerai isteri dengan thalaq tiga, haram baginya untuk menikah dengan mantan isterinya itu selama mantan isteri itu belum kawin dengan laki-laki lain. Jelasnya ia boleh menikah lagi dengan mantan isterinnya dengan syarat mantan istri itu : telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru),dicampuri oleh suami baru , telah dicerai suami baru, dan habis masa iddah.

Allah berfirman :

 “Selanjutnya jika suami mencerainya (untuk ketiga kalinya), perempuan tidak boleh dinikahi lagi olehnya sehingga ia menikah lagi dengan  suami lain. Jika suami yang baru telah mencerainya, tidak apa-apa mereka (mantan suami isteri) menikah lagi jika keduanya optimis melaksanakan hak masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT (Al- Baqarah/2 : 230)

 

3)      Sebab memadu dua orang perempuan bersaudara.

Seorang laki-laki yang mempunyai pertalian nikah dengan seorang perempuan (termasuk dalam masa iddah talak raj’i) haram baginya menikah dengan :

a)      Saudara perempuan isterinya, baik kandung seayah maupun seibu

b)      Saudara perempuan ibu isterinya (bibi istri) baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu isterinya.

c)      Saudara perempuan bapak isterinya (bibi isterinya) baik kandung seayah atupun seibu dengan bapak isterinya.

d)      Anak perempuan saudara permpuan isterinya (kemenakan isterinya) baik kandung seayah maupun seibu

e)      Anak perempuan saudara laki-laki isterinya baik kandung seayah maupun seibu

f)       Semua perempuan yang bertalian susuan dengan isterinya Allah SWT berfirman:

Diharamkan bagimu memadu dua orang  permpuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS. An Nisa/4 : 23)

 

4)      Sebab beristri  lebih dari empat orang.

Seorang laki-laki yang beristri lebih dari empat orang, haram lagi menikah dengan perempuan yang kelima. Seorang laki-laki boleh memperistri perempuan maksimal empat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ : 3

 

5)      Sebab Perbedaan Agama

Mahram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam  yaitu perempuan musyrik haram dinikahi laki-laki muslim dan perempuan muslimah haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain islam.

 

 

 

 

  1. Prinsip Kafaah Dalam Pernikahan

 

Sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, ada sesuatu yang biasanya dijadikan acuan untuk menikahi seseorang. Dalam istilah fiqih Islam dikenal kafaah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam kontek pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dalam segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafaah adalah hak bagi seseorang. Karena itu  jika yang berhak itu rela tanpa adanya kafaah pernikahan dapat diteruskan.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu: sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi  dan kekayaan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia.

Kemudian bagaimana jika kafaah atau kufu ditinjau dari segi agama?. Firman Allah SWT :

 

Janganlah kaui nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman, dan sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, sekali pun ia sangat menggiurkanmu.. (Qs. Al Baqarah/2: 221)

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang sekufu dinilai dari seseorang itu sama-sama beriman orang yang musyrik tidak sekufu dengan yang beriman.

Adapun kufu’ dilihat dari segi iffahartinya terpelihara dari segala yang haram dalam pergaulan. Maka bukan dianggap sepadan sekufu bagi orang yang dari keturunan yang baik-baik, menikah dari orang  yang keturunan pezina, walaupun masih seagama. Allah SWT berfirman :

 

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi dengan siapapun, kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita musyrik, dan wanita yang berzina siapapun tidak boleh menikahinya, kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian yang diharamkan atas orang-orang yang beriman”. (QS. An Nur/24 : 3)

 

 

 

  1. Syarat dan Rukun Nikah
 
   

 

 

Perkawinan dapat terjadi jika memenuhi dua kreteria, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi sahnya suatu pernikahan, suatu sistem kehidupan sosial yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat manusia di jagad raya ini. Perkawinan tidak syah, jika rukunnya tidak terpenuhi. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada, akan tetapi syahnya perkawinan tidak tergantung padanya.

Adapun rukun nikah ada lima macam, yaitu : calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat pernikahan sebagaimana pembahasan berikut ini :

 

  1. Calon suami. Memilih calon suami yang baik merupakan kewajiban bagi wali calon mempelai wanita. Seorang wanita apabila hendak memilih calon suami hendaknya mengutamakan agamanya dan akhlaknya yang mulia, sebelum memperhatikan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. :

 

اِذَاجاَءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْـنَهُ وَخُلُقَهُ فُزَوِّجُوْهُ اِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْـنَةٌ فِى اْلاَرْضِ وَفَسَـادٌ عَرِيـضٌ ( رواه الترمذى )

“ Bila ada seorang dating melamar, dan kamu senang dengan agama dan akhlaknya, maka kawinlah dengannya, jika tidak kamu, akan terjadi fitnahdan kerusakan dimuka bumi ini. ( H.R. Tirmidzi )

 

Syarat-syarat calon suami menurut ketentuan syari’at Islam adalah : beragama Islam, jelas bahwa ia laki-laki, atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak terkena paksaan), tidak beristri empat (termasuk istri yang telah dicerai tetapi dalam  masa iddah / waktu tunggu), tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon isteri,  tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya, mengetahui bahwa calon isteri itu tidak haram baginya dan tidak sedang berihram haji atau umrah.

 

 

  1. Calon isteri. Islam menganjurkan untuk memilih calon istri yang baik ada beberapa kreteria yang harus diperhatikan seorang laki-laki agar pilihannya sesuai dengan ajaran agama. Adapun kreteria memilih calon istri yang baik sebagaimana telah digariskan oleh Rasulullah SAW. dalam hadits sebagai berikut :

تُنْكَحُ اْلمَرْأَةُ لاَِرْبَعٍ : لِمـاَ لِهَا وَلِحَسَـا بِهَاوَلِجَمَلِـهَاوَلِدِيْنِهَا فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِتَـرِبَتْ يَدَاكَ ( رواه البجارى ومسلم)

“Memilih wanita yang hendak dinikahiitu hendaknya mencakup kreteria: karena hartanya, karena ( kemuliaan) keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka beruntunglah yang memilih wanita yang beragama; jika tidak, maka binasalah engkau” ( H.R. Bukhari-Muslim ).

 

Syarat-syarat calon istri  yang akan dinikahi adalah :beragama Islam, jelas bahwa ia serang perempuan, telah mendapat ijin dari walinya, tidak bersuami dan tidak dalammasa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, belum pernah di li’an (dituduh zina) oleh calon suaminya, jika ia perempuan janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapapun, jelas ada orangnya dan tidak sedang ihram haji atau umrah.

 

  1. Wali, syaratnya : laki-laki, beragama Islam, sudah baligh, berakal, merdeka (bukan budak), adil dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.

 

  1. Dua orang saksi, syaratnya : dua orang laki-laki, beragama islam, baligh, berakal, merdeka dan adil, bisa melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunkan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah dan hadir dalam ijab qabul.

 

  1. Ijab dan qabul. Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak permpuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada  pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.Adapaun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

1)      Menggunakan kata yang bermakna menikah ( النَّكَاحُ) atau mengawinkan baik bahasa Arab ataupun padanan kata itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah sang pengantin.

2)      Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah

3)      Antara ijab dan qaul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.

4)      Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun

5)      Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

 

  1. C.      WALI DAN SAKSI

 

Wali  dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat syahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat syahnya nikah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu syah. Oleh karenanya keduanya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Rasulullah SAW bersabda :

 

عَنْ عَائِشَةَ ر.ض قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ  صلم. أَيُّمَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَحُهَا بَاطِلُ, فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيًّ بِهَا

“Dari ‘Aisyah ra. ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batallah pernikahannya, dan jika ia  telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkannya kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.”

(HR. Imam yang empat kecuali Nasa’i)

 

  1. 1.      Wali Nikah

 

Seluruh madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki sesuai dengan pilihan perempuan itu. Peran wali dalam pernikahan sangat penting, karena merupakan rukun pnikah. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dari pihak perempuan. Oleh karena itu kedudukan wali sangat penting, sebagaimana Sabda Rasul SAW :

لاَتُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوَّجِ الْمَرْأةُ نَفْسَهَا رواه ابن ماجة و الدرقطنى )

Artinya : “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

 

Rasulullah juga bersabda bersabda :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

Artinya : “Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa”.

 

Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan adalahmerdeka (mempunyai kekuasaan), berakal, baligh dan Islam.

 

  1. a.    Macam dan Tingkatan Wali

 

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu  wali nashab dan wali hakim. Wali nashab adalah wali dari pihak kerabat, artinya wali yang mempunyai pertalian darah atau keturunan dengan perempuan yang akan dinikahkannya. Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan mempelai wanita dibagi menjadi dua, yaitu wali akrab ( lebih dekat hubungannya dengan mempelai perempuan ) dan wali ab’ad ( wali yang lebih jauh hubungannya dengan mempelai perempuan ).

Di bawah ini susunan wali nasabsebagai berikut :

1)      Ayah

2)      Kakek dari pihak bapak

3)      Saudara laki-laki kandung

4)      Saudara laki-laki sebapak

5)      Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

6)      Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak

7)      Paman (saudara bapak) sekandung

8)      Paman (saudara bapak) sebapak

9)      Anak laki-laki dan paman kandung

10)  Anak laki-laki dari paman laki-laki

11)  Hakim

 

Sedangkan  wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu pula. Dengan kata lain wali hakim ialah pejabat negara yang beragama Islam dan dalam hal ini biasanya kekuasaanya di Indonesia dilakukan oleh Kepala Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah :

 

عَنْ عَائِشَةَ رض. قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ  صلم. أَيُّمَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَحُهَا بَاطِلُ, فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيًّ بِهَا

Artinya : “Dari ‘Aisyah ra. ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batallah pernikahannya, dan jika ia  telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkannya kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali (HR. Imam yang empat kecuali Nasa’i)

 

Adapun sebab-sebab berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim, adalah apabila wali nasab:

1)      Tida ada wali nashab

2)      Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada

3)      Wali yang lebih dekat ghaib

4)      Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram / ibadah haji

5)      Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai

6)      Wali yang lebih dekat adal menikahkan, yaitu tidak mau menikahkan

7)      Wali yang lebih dekat tawari, yaitu sembunyi-sembunyi karena tidak mau menikahkan

8)      Wali yang lebih dekat ta’azzuz, yaitu bertahan, tidak mau menikahkan

9)      Wali yang lebih dekat mufqud, yaitu hilang tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya. 

 

  1. b.   Wali Mujbir

 

Di samping ada wali nasab dan wali hakim masih ada wali mujbir yaitu wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal dari gadis untuk dinikahkan, dengan tiada meminta ijin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Dalam hal ini hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir.

 

 

Kebolehan bapak dan kakek menikahkan anak perempauannya tanpa minta ijin terlebih dahulu padanya adalah dengan syarat-syarat :

1)   Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut

2)   Sekufu’ antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya

3)   Calon suami itu mampu membayar mas kawin

4)   Calon suami tidak cacat.

 

  1. c.    Wali Adhal

 

Wali adhal ialah wali yang tidak mau menikahkan anaknya, karena alasan-alasan tertentu yang menurut walinya itu tidak disetujui adanya pernikahan anaknya atau cucunya dengan calon suami karena tidak sesuai dengan kehendak walinya, padahal wanita yang hendak menikah itu berakal sehat dan calon suami juga dalam keadaan sekufu. Apabila terjadi hal seperti tersebut diatas, maka perwalian itu pindah langsung pada wali hakim, sebab adhal itu zalim sedang yang dapat menghilangkan kezaliman adalah hakim.

 

فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالصُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَ لَهَا (رواه أبو داود و الترمذى واب ماجة)

Artinya : “Kalau (wali-wali itu) enggan (menikahkan) maka hakim menjadi wali perempuan yang tidak mempunyai wali”

(HR. Abu Daud, Turnmudzi dan Ibnu Hiban).

 

Apabila adhalnya sampai tiga kali, maka perwaliannya pindah pada wali ab’ad bukan wali hakim. Kalau adhalnya itu karena sebab yang logis menurut  hukum Islam, maka tidak disebut adhal seperti : wanita itu nikah dengan pria yang tidak sekufu, maharnya di bawah mahar misil dan wanita itu dipinang oleh laki-laki yang lebih pantas daripada pinangan pertama itu.

 

  1. 2.      Saksi Nikah   

 

Saksi dalam pernikahan sangat berperan sekali terhadap syah atau tidaknya perkawinan itu . Apabila saksi tidak ada, maka perkawinan itu tidak akan syah, karena merupakan salah satu rukun perkawinan. Karena itu kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu : untuk lebih menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap pergaulan mereka dan untuk menguatkan janji mereka berdua begitu pula terhadap keturunannya.

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Jika pernikahan disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah. Pendapat lain mengatakan sah saja. Berdasarkan firman Allah SWT :

 

Artinya : ..“Angkatlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada angkatlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setujui .. (QS. Al Baqarah/2 : 282)

Sabda Rasulullah

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بَوَالِيٍّ وَشَاهِدَى عَدْلٍ ( رواه احمد )

Artinya : “Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Ahamd)

 

  1. 3.      Ijab Qabul

 

Ijab adalah upacara wali dari pihak perempuan atau atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah upacara pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Ijab dari wali atau dari orang tua pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki : “Aku nikahkan engkau dengan Fatimah anakku dengan mas kawin sepuluh ribu rupiah tunai “, maka qabul dari pengantin laki-laki adalah : “ Aku terima nikahnya Fatimah binti Sulaiman dengan mas kawin sepuluh ribu rupiah tunai“. Sedangkan syarat-syarat ijab qabul sebagaimana di atas.

 

  1. 4.      Khutbah Nikah

 

Khutbah nikah adalah khutbah/pidato yang dibacakan sebelumakad nikah dilangsungkan. Pada dasarnya isi dan redaksi khutbah nikah tidak berbeda dengan khutbah lainnya, yaitu dimulai dengan bacaan tahmid, kemudian syahadat, shalawat atas nabi, membaca ayat-ayat Al Qur’an, kemudian nasehat untuk pengantin dan diakhiri dengan doa.

Bedanya terletak pada isi nasehat ditekankan pada bekal pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru bagi mereka, terutama mengingatkan hak dan kewajiban suami isteri yang mesra, intim, serasi, sakinah, rukun, damai, dan saling asah, saling asih dan saling asuh untuk selamanya.

Adapun kedudukan hukumnya adalah sunah, baik untuk dilaksanakan. Menurut Imam Syafi’i disunatkan, khatib berkutbah dua kali, keduanya dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan.

Disunatkan pula bagi wali ketika melaksanakan ijab didahului dengan khutbah ketiga yakni membaca tahmid/puji-pujian kepada Allah SWT dan shalawat atas Nabi SAW. Kemudian dilaksanakan ijab.

 

  1. 5.      Mahar

 

  1. Pengertian dan hukum Mahar

 

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri sebab pernikahan. Bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur’an. Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, karena termasuk syarat nikah, tetapi menyebutkannya dalam akad nikah hukumnya sunat. Dan makruh tidak menyebut mas kawin diwaktu akad nikah.

 

Mahar hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya : “Bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah/tanda cinta (QS. An Nisa4: 4)

 

  1. Ukuran Mahar

 

Pemberian mahar adalah kewajiban seorang suami kepada calon istri sebagai symbol penghargaan kepada seorang perempuan. Karena simbul ukurannya dapat materi dan non materi. Nabi menganjurkan kesederhanaan dalam menentukan mahar. Rasulullah bersabda :

تَزَوَّجْ وَلَوْ بَخاَ تَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ ( رواه احمد وابةدود)

“Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi” ( H.R. Ahmad dan Abu Dawud )

 

Mahar dapat berupa harta benda, dapat juga berupa suatu hal atau perbuatan yang bermanfa’at. Demikian juga besarnya mahar tidak ada ukuran tertentu yang harus diberikan oleh calon mempelali laki-laki kepada calon istrinya sebagai tanda kasih sayang. Mahartidak ada batas banyak dan sedikitnya. Pihak perempuan dan laki-laki boleh menentukannya. Mahar yang baik adalah tidak terlampau mahal. Suami wajib membayar sebanyak mahar yang telah ditetapkan waktu ijab qabul.

 

  1. Macam-macam Mahar

 

Jenis macam mahar ada dua, yaitu:Mashar Musamma yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung dan Mahar Mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda. Untuk mengukur mahar mitsil seorang wanita, maka yang dilihat dahulu adalah mahar saudara perempuan seibu sebapak, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara lelaki, lalu bibi dari pihak ayahnya dan seterusnya. Mitsil artinya sama. Kalau mahar saudara perempuan seayah seibu dulu waktu nikah, maharnya 50 gram emas, maka mahar mitsil perempuan yang nikah juga sama 50 gram emas. 

 

  1. Cara membayar Mahar

 

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan  (حَالاً) dapat juga dengan cara dihutang (مُؤَ جَّلاً)Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran mahar itu dihutang maka, (1). Wajib dibayar seluruhnya, apabila sudah dicampuri atau salah satu dari keduanya meninggal dan (2). Wajib dibayar separoh, apabila : mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah ( mitsil ) maka suami hanya wajib memberikan mut’ah, sebagaimana firman Allah :

 

 

 “Jika kalian menceraikan siteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kalian sudah tentukan.” (QS.Al Baqarah/2 : 237).

 

Diterangkan juga dalam ayat yang lain, sebagaimana firman Allah SWT :

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. ( Q.S. Al-Baqarah/2 : 236 )

 

  1. 6.      Walimah dan Hikmahnya

 

  1. Pengertian walimah

 

Walimah berasal dari kata walm yang artinya ikatan atau pertemuan.Walimah dalam bahasa arab disebut walimatul ‘Urs atau pesta pernikahan adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan, sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT. Pesta pernikahan disebut walimah karena diadakan sehubungan dengan terjadinya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan.

 

  1. Hukum menyelenggarakan Walimah ‘Urs

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah ‘urs hukumnya sunah muakad, berdasarkan sabda Rasulullah :

قاَلَ رَسُوالله لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْ فِ.اَوْلِمْ وَلَوْ بِشاَ ةٍ ( متفق عليه )

 

 “Rasulullah SAW. Bersabda kepada Abdurrahman bin auf : “ Adakanlah pesta walaupun hanya memotong seekor kambing“ ( H.R. Mutafaqun ‘Alaihi )

 

Di samping walimah ‘urs terdapat berbagai macam walimah terkait dengan suatu peristiwa atau kegiatan seperti walimah aqiqah yaitu walimah karena kelahiran anak, walimah wakirah yaitu walimah untuk mendirikan bangunan, walimah I’dzar yaitu walimah karena khitan, walimah naqi’ah yaitu walimah karena pulang dari bepergian dan sebagainya. Menyelengarakan walimah adalah sangat penting, walaupun diadakan dengan sederhana.

 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan walimah yaitu niat syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan oleh-NYA, jangan berlebih-lebihan atau tidak memaksakan diri serta harus disesuaikan dengan keadaan, jangan membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin.

 

  1. Hukum menghadiri Walimah

 

Hukum menghadiri walimah adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah :

 

قال. اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلىَ وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْ تِهاَ (متغق عليه )

“Rasulullah SAW bnersabda : Jika salah seorang d antaramu diundang untuk menghadiri suatu pesta, hendaklah ia menghadirinya “ ( Mutafaqun ‘Alaihi ).

Oleh karena menghadiri walimatul ‘urs wajib, maka meninggalannya adalah berdosa. Hal tersebut berdasarkan Sabda Rasulullah SAW. :

 

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ ص م قَا لَ وَمَنْ تَرَكَ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ( متفق عليه )

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda : “Barang siapa yang meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya ( Mutafaqun ‘Alaihi )

 

  1. Hikmah  Walimah

 

Perintah Allah SWT dan sunah Rasul jika dikerjakan, maka akan mengandung banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Demikian juga dengan adanya walimatul ‘urs juga mengandung hikmah. Adapun hikmah diadakannya walimah adalah :

1)      Menyiarkan pernikahan karena sunah hukumnya dan berusaha menghindari nikah sirri ( rahasia )

2)       Mengungkapkan rasa gembira dalam menikmati kebaikan.

3)      Agar pernikahan diketahui oleh orang banyak.

4)       Memberikan rangsangan segera menikah kepada orang yang suka membujang.

 

 

  1. D.     MACAM-MACAM PERNIKAHAN  TERLARANG

 

Nikah terlarang maksudnya pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena sesuatu sebab yang lain atau perbuatan tersebut bukan merupakan ajaran Islam.Adapun macam-macam pernikahan yang dilarang dalam agama Islam adalah :

 

  1. Nikah Mut’ah

 

Nikah mut’ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang karena dilakukan untuk waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang disyari’atkan. Nikah mut’ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammaad SAW tetapi kemudian dilarang untuk selamanya.

 

 

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اْلاَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَاَوْ طَا سٍ فِى الْمُتْعَةِثَلاَثَةَاَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا( رواه مسلم )

 

Dari Salah bin Al Akwa ra ia berkata“Pernah Rasulullah SAW. membolehkan perkawinan mut’ah pada hari peperangan Authas selama tiga hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang.” ( H.R. Muslim )

 

  1. Nikah Syighar (kawin tukar)

 

Nikah sighar ialah wali bagi seorang perempuan menikahkan yang ia walikan kepada laki-laki lain tanpa mas kawin, dengan pernjanjian bahwa laki-laki itu akan memberikan imbalan, yaitu mau mengawinkan wanita di bawah perwaliannya. Misalnya Amir menikahkan anaknya bernama Fatimah dengan Imran tanpa mahar harta benda, dengan perjanjian Imran mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya kepada si Amir tanpa mahar. Yang dijadikan mahar adalah kemaluan masing-masing dari kedua wali tersebut. Malik berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak disyahkan selamanya, dan harus dibatalkan, baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan ( dukhul ).

 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِى الشَّغَارِ فِى الْعَقْدِ وَالشَّغَارَ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ علَى اَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW melarang syighar dalam akad pernikahan. Syighar ialah mengawinkan seseorang dengan anak perempuannya akan tetapi dalam pertunangan kedua mempelai tidak disertai dengan mas kawin.” (HR. Bukahri muslim )

 

  1. Nikah Muhallil ( Nikah untuk menghalalkan )

 

Nikah muhallil ialah nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya bagi bekas suaminya yang telah menthalaq tiga, untuk kawin lagi. Nikah tersebut dilarang karena tujuannya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Perempuan yang telah dithalak tiga, tidak boleh kawin lagi dengan bekas suaminya yang telah menthalak tiga itu, kecuali kalau perempuan tersebut sudah kawin dengan laki-laki lain, bukan untuk tujuan menghalalkan dinikahi oleh bekas suaminya yang pertama, telah dicampuri, dicerai oleh suami yang kedua dan baru boleh dinikah kembali.

Diantara dalil yang melarang nikah muhallil :

 

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرَضِىَ الله ُعَنْهُ قَالَ:لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ( رواه الترمذى والنسـائ )

“Dari Ibnu Mas’ud RA. Berkata : telah mengutuki Rasulullah SAW. terhadap orang yang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan “ ( H.R. Tirmidzi dan Nasa’i )

 

 

Muhallil adalah laki-laki yang menikahi perempuan dengan maksud menghalal-kan perempuan itu bekas suaminya yang telah menthalak tiga, untuk kawin lagi. Muhallahu adalah bekas suami yang telah menthalak tiga itu.

 

  1. Nikah beda Agama

 

Maksudnya adalah laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan non muslim atau sebaliknya wanita muslimah dilarang dinikahi laki-laki non muslim. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an :                                                                                                                                                                                      

Artinya : “Jangan nikah perempuan-perempuan musyrik (kafir) sehingga mereka beriman, sesunguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu (karena kecantikannya) janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga ia beriman.”

(QS. AL Baqarah/2 : 221) .

 

 

  1. E.      HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

 

Terwujudnya keluarga yang sakinah dalam rumah tangga dapat terwujud, jika kedua belah pihak saling mengetahui kewajiban dan hak masing-masing, baik sebagai seorang suami ataupun istri. Dalam rumah tangga ada kewajiban bersama yang harus dipahami oleh keduanya. Berikut ini akan dijelaskan kewajiban bersama, kewajiban suami-hak istri dan kewajiban istri-hak suami. 

 

  1. Kewajiban bersama Suami Istri

 

Kewajiban bersama yang yang harus dijalankan oleh suami dan istri adalah :

  1. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
  2. Menyanyangi anak-anaknya;
  3. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak 

 

  1. Kewajiban Suami

 

Suami berkewajiban memberi nafkah, mempergauli istri dengan baik, kewajiban memeimpin keluarga dan mendidik keluarga.

 

  1. Kewajiban memberi nafkah

 

Memberikan nafkah atau belanja kepada seorang istri adalah sangat penting sekali, yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Artinya kebutuhan primer dan sekunder harus terpenuhi sesuai dengan kesanggupannya.

 

 

  1. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik.

 

Mempergauli istri dengan cara yang baik adalah merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang suami. Pergaulan yang baik itu harus didasarkan pada norma agama yang berlandaskan pada akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah SWT. :

 Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

( Q.S. An-Nisa’/4 : 19 )

 

  1. Kewajiban memimpin keluarga

 

Suami berkewajiban memimpin keluarga (istri dan anak-anaknya), agar tujuan perkawinan menjadi keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin dapat terpenuhi. Keteladan suami sebagai seorang pemimpin harus nampak dihadapan isti dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT. :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka( Q.S. An-Nisa’/4 : 34 )

 

  1. Kewajiban mendidik keluarga

 

Mendidik keluarga merupakan tanggung jawab suami, baik pendidikan agama maupun umum. Keberhasilan pendidikan dalam keluarga sangat tergantung peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan anak bisa dimulai saat masih dalam kandungan hingga dia dilahirkan. Diharapkan dengan ilmu yang dimiliki bisa mengamalkan dalam kehidupan sehingga bisa terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah SWT :

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.( Q.S. at-Tahrim/66 : 6 )

 

 

  1. Kewajiban Isteri

 

Hak seorang suami merupakan kewajiban istri. Kewajiban istri meliputi; mentaati suami, menjaga kehormatan, mangatur rumah tangga dan mengurus serta mendidik anak-anaknya.

 

  1. Kewajiban mentaati suami

Istri wajib taat kepada suami, karena suami adalah pemimpin keluarga. Selama perintah itu datangnya dari Allah SWT dan Sunah Rasul, maka apa yang diperintahkan suami harus dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

 

  1. Kewajiban menjaga kehormatan

 

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).( Q.S. an-Nisa’/4 : 34 )

 

  1. Kewajiban mengatur umah tangga

Kewajiban istri yang lain adalah melayani dan keluarga dan mengatur rumah tangga. Pekerjaan mengurus rumah tangga tidak harus dikerjakan oleh istri sendiri, tetapi bisa dikerjakan secara bersama dalam anggota keluarga. Akan tetapi istri bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas dalam rumah tangga.

 

  1. Kewajiban mendidik anak

Mendidik anak dalam rumah tangga lebih dominan seorang istri daripada suami. Istri lebih dekat hubungannya dengan anak-anaknya daripada suami.

 

 

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” ( Q.S. al-Baqarah/2 : 228 )